Di Depan Kementerian/Lembaga, KSP Moeldoko: Kalau Sudah Bicara Kedaulatan Negara, Pasti Menyulut Emosi Tinggi

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggelar rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penguatan pengamanan wilayah laut Indonesia di Batam, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan itu, Moeldoko mendorong kementerian/lembara untuk berkolaborasi menjaga wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari Kemenkopolhukam, Bakamla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kogabwilhan I. Rapat ini bertujuan untuk memahami rumitnya situasi di perbatasan, terutama di batas-batas wilayah laut terluar Indonesia.

“Kalau sudah berbicara kedaulatan negara, ini pasti akan menyulut emosi yang tinggi. Kita harus mengelola konstelasi ini," kata Moeldoko, seperti dilansir Antara.

"Di satu sisi, kita harus mengelola emosi masyarakat Indonesia, di satu sisi kita harus mengelola gangguan-gangguan terhadap kedaulatan Indonesia," lanjutnya.

Moeldoko memastikan, KSP sebagai lembaga yang mengawal isu-isu strategis nasional, akan bekerja mengelola persoalan batas-batas negara dan kedaulatan Indonesia.

Secara khusus, KSP berkomitmen untuk mendorong integrasi pengamanan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara dalam kerangka implementasi PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

"Jadi jangan pernah berpikir kalian bekerja sendirian. Setidaknya ada 18 kementerian/lembaga yang bekerja dalam mengelola batas negara, ini memang tidak mudah. Jadi, KSP akan terus berupaya mencari bottleneck dari situasi yang sulit tersebut,” kata Moeldoko.

Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Sementara itu, penguatan keamanan laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 proyek utama pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 triliun.

Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.