Marak Hoaks Minta Duit ke Perusahaan untuk Pengamanan Pilkada, Gubernur Sumut Ikut Dicatut
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi/Instagram: humassumut

Bagikan:

MEDAN - Urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dimanfaatkan segelintir orang mencari keuntungan. Ada sejumlah kepala daerah dicatut namanya.

Yang terbaru, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang jadi korban hoaks. Edy Rahmayadi dicatut namanya untuk penggalangan dana Pilkada Sumut.

“Hoax permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada,” kata Gubsu Edy Rahmayadi, Minggu 25 Oktober.

Dalam surat hoaks yang beredar, pencatut nama Gubsu Edy Rahmayadi dicatut untuk penggalangan dana Pilkada dari perusahaan-perusahaan. 

Surat hoaks yang beredar berisi, permohonan bantuan dana ke direksi perusahaan di wilayah Sumut. Pelaku mencantumkan nomor rekening penampung duit pengamanan Pilkada termasuk nomor WhatsApp atas nama Reza Zulmi Fahlevi  dan email [email protected].

Surat ini menyertakan cap gubernur Sumatera Utara dan tandatangan Gubsu Edy Rahmayadi. 

“Ramai beredar surat edaran yang mengatas namakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, terkait permohonan bantuan dana pengamanan Pilkada, dengan ini kami informasikan bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar, dan mohon untuk tidak menyebarkannya,” demikian pernyataan Humas Pemprov Sumut. 

Gubernur Bali Koster Dicatut

Sebelumnya juga beredar surat nama Gubernur Bali Wayan Koster dicatut oleh oknum dengan menyebarkan surat palsu yang berisikan permohonan penggalangan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.

“Gubernur Bali Wayan Koster tidak mengeluarkan surat penggalangan dana tersebut,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Bali, Gede Pramana.

Gede Pramana mengatakan surat palsu menggunakan kop berlambang Garuda ditujukanb kepada pimpinan direksi perusahaan BUMN/BUMD/kontraktor/jasa lainnya se-Bali.

Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI atas nama Juwita

“Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan gubernur Bali Wayan Koster,” ujarnya.