Batam Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Perlu Perhatian Super Ekstra

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Heru Widodo menilai Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, memerlukan pengamanan secara ekstra.

Pengamanan tersebut menurutnya bukan hanya tentang pengamanan lalu lintas orang yang masuk dan keluar Indonesia melalui Batam, tetapi juga lalu lintas barang legal maupun ilegal.

"Saya kira karena memang Batam ini adalah batas yang langsung dengan negara lain, Singapura, maka tentu harus ada pengamanan secara ekstra. Bukan hanya dari lintasan orangnya saja, tapi juga perlintasan dari barang-barang baik yang legal maupun yang ilegal," kata Heru usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR dengan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Kepri, di Batam, Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Heru mendapati pelabuhan-pelabuhan di Kepri selama libur dan arus mudik Lebaran yang lalu mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM). Menurut data Kakanwil Kemkumham Kepri, jumlah penumpang kapal selama arus mudik lebaran pada H-7 hingga H+7 Idul Fitri sebanyak 34.200 orang dengan pegawai imigrasi hanya 81 orang.

Angka tersebut berarti, untuk 1 pegawai imigrasi harus melayani sekitar 4.222 penumpang setiap harinya. Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan adanya menambahan personel guna meningkatkan pelayanan imigrasi di Kepri.

"Saya kira ini juga perlu dievaluasi dan ini menjadi masukan kita di Komisi III untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Hukum dan HAM terutama di Kepulauan Riau ini untuk menambah personel supaya kinerja-kinerja menjadi semakin meningkat," pinta dia seperti dikutip dari laman resmi parlemen, Sabtu 11 Juni.

Selain itu, terkait kasus COVID-19 yang mengalami tren peningkatan di berbagai daerah, Heru menekankan agar wilayah-wilayah perbatasan seperti Batam, dapat memperketat screening agar jangan sampai varian-varian baru COVID-19 dari negara lain, masuk ke Indonesia.

"Saya kira karena Batam ini adalah perbatasan langsung dengan Singapura maka screening-nya juga harus diperketat, jangan sampai nanti ini menjadi pintu masuk bagi penyebaran COVID-19 baru yang kemudian menambah varian-varian yang lain atau malah nanti menambah kasus peningkatan COVID-19 di Indonesia," imbuhnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II ini menilai kinerja jajaran Polda dan Kanwil Kemkumham Kepri sudah cukup baik dan tidak mengalami banyak kendala. Untuk itu ia berharap kinerja baik tersebut tetap dijaga dan ditingkatkan. Sebab, Komisi III dan pemerintah akan terus mendukung kerja-kerja baik tersebut agar stabilitas tetap terjaga.

"Mudah-mudahan ke depan Polda Kepulauan Riau dan Kementerian Hukum dan HAM tetap menjaga stabilitas kinerja nya dan terus meningkatkan kinerjanya, karena memang saat ini sudah baik sekali. Saya kira dukungan-dukungan dari teman-teman Komisi III, rekan-rekan Komisi III, dan juga dari pemerintah ini juga diperlukan dan saya secara pribadi dari Komisi III tentu akan sangat mendukung sekali selama itu untuk kepentingan kinerja-kinerja Polri dan Kementerian Hukum dan HAM saya secara pribadi akan mendukung itu," tutupnya.