DEPOK - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), membahas masalah relasi kemacetan mudik dan sosial kemanusiaan.
Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12 Mei, mengatakan kepolisian membuka banyak pos selama mudik, yaitu pos keamanan, pos kesehatan, pos pelayanan, dan pos terpadu.
Kepolisian satuan lalu lintas (satlantas) juga membuka pelayanan virtual melalui digital maps di kawasan yang menjadi penyebab kemacetan ataupun kawasan rawan kecelakaan melalui monitoring National Traffic Management Center (NTMC) dan petugas lapangan.
Chryshnanda menyampaikan hal itu pada dalam Kuliah Umum yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang bertema “Kemajuan Infrastruktur Jalan Tol, Meningkatnya Volume Kendaraan, Pandemi dan Tradisi dalam Peristiwa Mudik Lebaran 2022”
Selain itu, kepolisian satlantas juga menentukan rekayasa lalu lintas seperti ganjil-genap dan one-way serta menyosialisasikan rekayasa ini kepada masyarakat melalui media massa.
“Dari data yang diperoleh, sebagian masyarakat Indonesia menggunakan tol. Oleh karena itu, kepolisian dan pemangku kebijakan memikirkan dampak kemacetan di jalan tol yang tidak hanya berkaitan dengan masalah lalu lintas dan transportasi, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Ketika kemacetan terjadi di jalan tol, ini menjadi sangat rumit apalagi jika memakan korban jiwa,” kata Prof. Chryshanda dikutip Antara.
BACA JUGA:
Sementara itu Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mudik lebaran merupakan momentum pulang kampung yang melibatkan jutaan orang dengan euphoria atau kesenangan yang luar biasa untuk bisa bertemu keluarga.
Ledakan pergerakan pemudik ini diharapkan tidak menghambat kembalinya kehidupan normal walau dengan penerapan new normal.
Guru Besar Sosiologi FISIP UI, Prof. Dr. Paulus Wirutomo diperlukan penanganan yang cepat dan tanggap atas ketidakpuasan masyarakat akibat tekanan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
Paradoks kegiatan mudik dapat dicegah dengan memenuhi nilai pertalian kekerabatan tanpa meningkatkan angka penularan COVID-19.
Selain itu, kegiatan mudik harus dilakukan dengan aman dan sehat karena dibangunnya berbagai infrastruktur baru mempengaruhi peningkatan mobilitas pemudik.
"Mengidentifikasi dan mengantisipasi mobilitas pemudik saat berada di tempat tujuan juga perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat," katanya.