Ade Armando Dikeroyok dan Ditelanjangi di Depan DPR, Kurawa: Jadi Pendukung Jokowi Berat, Ancaman Makanan Sehari-hari

JAKARTA - Pegiat media sosial Rudi Valinka alias Kurawa ikut buka suara terkait pengeroyokan dan pelucutan celana dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando di tengah massa demo depan Gedung DPR Jakarta pada Senin 1 April.

Menurut Kurawa, menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak luput dari ancaman sejumlah pihak. Risiko itu sering dialami oleh lingkungan di sekitarnya.

"Jadi pendukung Jokowi itu berat, kalo soal ancaman sih sudah makanan sehari-hari," katanya dalam akun Twitter @kurawa pada Senin 11 April.

Kurawa mengatakan, sebelum kejadian yang menimpa Ade Armando pada hari ini, Ninoy Karundeng pernah merasakan hal yang sama. Relawan Jokowi itu diculik dan mendapat penyiksaan.

Dalam akun Twitternya, Kurawa juga mengunggah potongan berita tentang Ninoy dan Ade setelah menerima tindakan pengeroyokan. Dia mencap pelakunya kelompok yang berasal dari 'Gurun Pasir'.

"Dua orang sudah merasakan kerasnya siksaan kelompok yang percaya kalo 5 tahun lagi Indonesia akan menjadi Gurun Pasir. Mereka berbusa-busa mengecam PKI dengan cara-cara PKI juga," ujarnya.

Ade Armando diketahui menjadi bulan-bulanan sekelompok orang di depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin, 11 April. Wajahnya bonyok dipukuli hingga pelipisnya berdarah.

Ade datang ke depan Gedung DPR untuk mendukung tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Pegiat media sosial itu hadir membaur bersama massa unjuk rasa.

Adapun BEM SI turun ke jalan membawa empat tuntutan, yaitu:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.