JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menyambut baik kabar gembira dari Pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan secara resmi pelaksanaan haji akan diikuti oleh 1 juta umat Islam. Dengan ketentuan di bawah usia 65 tahun dan telah divaksin yang diakui Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Pengumuman ini dinilai telah menjawab kepastian pelaksanaan haji tahun ini. "Alhamdulillah, umat Islam Indonesia patut bersyukur atas dibukanya kembali penyelenggaraan haji tahun 2022 ini setelah dua tahun tidak diberikan kesempatan kepada umat Islam yang berada di luar negara Arab Saudi," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu, 10 April.
Ace mengatakan, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis, terutama adalah kepastian alokasi kuota bagi muslim Indonesia.
Ketua Panja BPIH itu meminta Kementerian Agama untuk segera memastikan berapa jumlah pasti yang diberikan bagi Indonesia. Sebab, ini menyangkut dengan persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji.
"Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini akan segera menetapkan Bipih (biaya yang disetorkan setiap jamaah) berdasarkan atas jumlah kuota," kata Ace.
Ace menuturkan, penyusunan Bipih akan dihitung berdasarkan atas kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri. Serta keperluan lainnya yang dibutuhkan para jamaah.
BACA JUGA:
Selain itu, kata politikus Golkar itu, Pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi.
"Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa," imbau Ace.
"Jumlah calon jemaah haji di atas 65 tahun cukup banyak. Bahkan jika diperlukan Pemerintah Indonesia melakukan lobby kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini," sambung legislator Jawa Barat itu.
Ace menambahkan, Pemerintah Indonesia patut berupaya untuk menambah kuota dengan melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi. Sehingga kuota negara lain yang tidak termanfaatkan bisa dialokasikan bagi jamaah haji Indonesia.
"Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrean calon jemaah haji kita yang sangat panjang," tandasnya.
Terkait
