Seperti Modal UMKM, DPRD Kepri Dorong Adanya Pinjaman Tanpa Bunga untuk Pekerja ke Jepang

KEPRI - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin berharap program tenaga kerja ke Jepang didorong pinjaman modal dengan bunga nol persen. Dia meminta pemprov bekerja sama dengan perbankan untuk merealisasikan hal tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kepri dapat membuat regulasi tersebut seperti halnya memberikan pinjaman modal UMKM dengan bunga nol persen melalui APBD 2021 sebesar Rp30 miliar.

"Pinjaman modal itu akan digunakan untuk pengurusan visa, transportasi, akomodasi hingga biaya program pelatihan dan pemantapan keahlian untuk bekerja di Jepang yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah," kata Wahyudin, di Tanjungpinang, Jumat 25 Maret, dikutip dari Antara.

Wahyudin menyebut pinjaman modal tersebut nantinya dibayar setelah mereka resmi bekerja di Jepang. Sistem pembayarannya dapat menggunakan skema autodebet, dengan perusahaan perekrut tenaga kerja ini bisa bekerja sama dengan salah satu bank di Jepang.

"Jadi, tiap bulan saldo gaji mereka (pekerja) langsung dipotong pihak bank, untuk melunasi pinjaman modal tersebut," ujarnya lagi.

Legislator yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat itu menyatakan pinjaman modal dengan bunga nol persen tak akan merugikan Pemprov Kepri. Justru dengan adanya program pengiriman tenaga kerja ke Jepang, dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang tergolong tinggi di daerah ini.

"Taraf hidup keluarga dari pekerja kita yang ada di Jepang dipastikan akan meningkat, karena tiap bulan mereka pasti kirim duit ke kampung halaman," kata dia pula.

Dia menyampaikan setidaknya Jepang membutuhkan 450 ribu tenaga kerja asing untuk bidang kesehatan, pertanian, perhotelan, dan kitchen. Adapun gaji yang diperoleh para pekerja Kepri di Jepang berkisar Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan.

Jumlah pekerja ke Jepang tidak dibatasi, selama memenuhi persyaratan umur minimal 20 tahun dan maksimal 36 tahun. Selain itu, calon tenaga kerja juga wajib lulus tes sebelum diterima bekerja di Jepang.

"Paling tidak, Kepri bisa mengirimkan 1.000 pekerja ke Jepang," ujar dia.

Oleh karena itu, Wahyudin berharap pemerintah daerah dapat mendukung program penempatan tenaga kerja lokal ke Jepang, mengingat beberapa daerah di Pulau Jawa sudah banyak mengirimkan tenaga kerja mereka ke Jepang.

Program ini, katanya pula, merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam hal ketenagakerjaan.

"Warga khususnya pelajar lulusan SMA/SMK di Kepri sangat antusias untuk bekerja ke Jepang, namun banyak terkendala modal. Maka itu, peran pemerintah sangat diharapkan, sebab ini juga investasi di bidang SDM," ujar Wahyudin.