JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menerima audiensi Ketua TP PKK Provinsi NTT Ibu Julie Sutrisno Laiskodat.
Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi NTT ini dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT. Julie mengakui, saat ini angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi dan memperngaruhi kualitas SDM nantinya.
"Kita tahu bahwa stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dengan demikian, kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan," kata Julie dalam siaran resmi, Jumat, 4 Januari.
Sebab, kata dia, NTT dengan sumber daya yang luar biasa memerlukan SDM yang baik. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mencegah stunting.
"Saya mempunyai program yang sudah berjalan 3 tahun. PKK juga sudah adakan 2 tahun berturut-turut itu adalah menu untuk sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD, SD di seluruh Desa. Model ini juga sampai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru", imbuh Julie.
BACA JUGA:
Sementara Hasto Wardoyo menyambut baik komitmen TP PKK NTT dalam rangka percepatan penurunan stunting. "Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa," ujar Hasto.
"Kita harus kerjasama full dengan PKK, sekarang ini yang sudah kita siapkan yaitu regulasi, Pak Gubernur menjadi ketua pengarah. Kemudian di dalam regulasi itu, Pak Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana, namun kebijakan full ada di Pak Gubernur. Ibu PKK menjadi salah satu unsur ketua disini, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu," kata dia.
Hasto mengatakan, pihaknya akan menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. "Harapan saya NTT ada special treatment , karena memang kondisinya harus kita tempuh betul supaya keadilan secara nasional terjadi di sana," kata dia.
