JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mendorong terciptanya kawasan hortikultura berbasis ekspor, rupanya masih terkendala oleh sejumlah hal mendasar. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kendala tersebut antara lain lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta terbatasnya akses pasar.
“Solusinya, perlu ada kerja sama kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor. Hal ini penting agar petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan mampu bersaing di pasar global,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Sabtu 28 Desember.
Menurutnya, pemerintah pun telah menyiapkan strategi untuk menjawab tantangan terse but melalui integrasi sejumlah kebijakan, yang terdiri dari penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial, peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk serta peningkatan akses pembiayaan petani melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Selain itu, upaya lain yang disiapkan pemerintah adalah peningkatan akses pasar melalui e-commerce, dukungan logistik, pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur transportasi dan dukungan dari sisi kebijakan tarif dan perdagangan internasional.
Susiwijono menambahkan, komitmen dan dukungan pemerintah daerah juga diperlukan. Dukungan itu menurutnya dapat berupa berupa penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, dan pendampingan kepada petani akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Tentunya upaya pemda tersebut harus didukung oleh kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” lanjutnya.
Susiwijono mengatakan, guna mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian, pemerintah mendorong pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor sebagai program prioritas yang masuk ke dalam kebijakan quick wins Kemenko Perekonomian.
Pasalnya, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting dan strategis. Kontribusi sektor ini dalam produk domestik bruto (PDB) nasional menempati posisi ketiga setelah sektor industri dan perdagangan.
Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan. Sepanjang Januari-Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar 0,34 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya.
Saat ini pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor telah dilakukan di Jembrana, Bali. Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah juga akan melakukan pengembangan di lokasi lain, yaitu di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Bondowoso.
“Harapannya, pengembangan kawasan hortikultura ini betul-betul mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekspor dan meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.
