BANDARLAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung meminta pemerintah daerah untuk menjamin keamanan ibadah umat beragama. Permintaan ini agar peristiwa yang terjadi pada Jemaat Gereja GPI Kabupaten Tulangbawang, Lampung tidak terjadi lagi.
"Kami mendorong kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi, menyelesaikan serta menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadah dengan aman khususnya di Gereja GPI Tulangbawang," kata Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi, Antara, Rabu, 29 Desember.
Sumaindra juga meminta pihak kepolisian agar dapat menjaga keamanan serta menindak tegas perbuatan yang dapat mengganggu umat beragama dalam beribadah.
"Kami sangat menyayangkan atas peristiwa yang dialami oleh jemaat gereja GPI di Tulangbawang yang terganggu oleh sekelompok masyarakat, sehingga tidak dapat melangsungkan perayaan Natal dengan khidmat," ujarnya.
Padahal, ujar dia lagi, setiap orang yang melakukan ibadah telah dijamin oleh negara agar merasa nyaman dalam menjalankan ibadah seperti halnya yang tertuang di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," kata dia mengutip Pasal 29 UUD 45 itu pula.
BACA JUGA:
-
| BERITA
VIDEO: Suasana di Gereja Katedral dan Jaminan Keamanan Ibadah Natal
24 Desember 2021, 23:32 -
| BERITA
Dilaporkan ke Kejati Atas Dugaan Pungli KUA Surabaya, Ini Respons Kakanwil Kemenag Jatim
27 Desember 2021, 16:34
Kemudian, pengaturan mengenai hak kebebasan beragama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR (Universal Declaration of Human Rights) diatur dalam Pasal 18.
"Selain itu, juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," katanya lagi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
