ASN di Menteng Terima Bansos, Wakil Wali Kota Jakpus Marah: Menteri Risma Jangan Asal Sebut

JAKARTA - Kisruh masalah bansos yang tidak tepat sasaran, membuat Pemerintah Kota Jakarta Pusat meradang. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyatakan bahwa tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang tinggal di wilayah Menteng menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak," kata Irwandi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 19 November.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai.

Mensos juga menyebutkan ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, turut menerima bansos tersebut.

"Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," ujar Irwandi.

Lebih lanjut ia mengatakan, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial. Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu 'top down' bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan Pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," ujarnya.

Irwandi menilai, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab Kemensos. Ia tak terima jika Pemda dan Pemkot disalahkan atas masalah ini.

"Salah dia dong, dia yang cari (penerima bansosnya). Bukan kita yang cari. Jangan nyalahin anak buah saya," kata Irwandi.

Meski demikian, Irwandi tetap akan melakukan pengecekan ke Suku Dinas Sosial Pemkot Jakpus untuk mengecek kebenaran pernyataan Risma.

"Jangan asal nyebut aja. Jangan ada unsur politis," katanya.

Irwandi juga menyarankan agar kedepannya Kemensos bisa berkoordinasi terlebih dulu dengan perangkat daerah agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.