JAKARTA - Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bakal menurunkan akreditasi kampus bagi pihak yang tidak menjalankan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
"Sanksi ringan yaitu formatnya seperti teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf, sampai dengan sanksi berat. Sanksi administrasi terberat adalah pemberhentian, misalnya sebagai mahasiswa atau sebagai jabatan dosen dan lain-lain," ujar Nadiem dalam tayangan 'Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual' yang disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI yang dikutip Senin, 15 November.
Bagi pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, dikatakan Nadiem, wajib mengikuti program konseling sebelum kembali beraktivitas di kampus. Biaya konseling ditanggung pelaku.
"Laporan hasil konseling menjadi dasar pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dikenakan," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
UI Apresiasi Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang PPKS
15 November 2021, 01:49 -
| BERITA
Komnas HAM Mengaku Tak Dilibatkan Nadiem Makarim dalam Menyusun Permendikbudristek 30
13 November 2021, 20:04 -
| BERITA
Menteri Nadiem: Kemendikbudristek Tidak Pernah Mendukung Seks Bebas
12 November 2021, 18:25
"Sanksi untuk perguruan tingginya, sanksi administratif ya. Di mana kalau tidak melakukan proses PPKS ini sesuai Permen ini ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai akreditasi. Jadi ada dampak real-nya," katanya.
Sanksi bagi pihak perguruan tinggi itu tertera dalam Pasal 19 Permendikbud 30 tahun 2021. Berikut isinya:
Pasal 19
Perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi dan/atau
b. penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
Terkait
