JAKARTA - Pemerintah menargetkan dapat menghemat devisa hingga US$1,2 miliar dolar AS per tahun sejalan dengan meningkatnya kepemilikan pemerintah di saham PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menjadi 80 persen yang baru saja disepakati pada Jumat 20 Desember kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melalui PT Pertamina Persero sudah menyelesaikan konversi piutang menjadi saham di TPPI. Dengan kepemilikan sebesar 80 persen di TPPI, maka pemerintah bisa mendorong produksi petrokimia agar dapat mengurangi porsi impor.
"Dengan begini, bisa mengurangi impor bahan kimia. Hari ini sudah ditanda-tangani dan besok Presiden kunjungan ke pabrik TPPI. Itu jadi quick win (program jangka pendek) pemerintah," ujar Airlangga.
TPPI merupakan anak usaha dari PT Tuban Petrochemical Industries (TPI). Airlangga mengatakan potensi pemangkasan impor bisa lebih besar lagi jika dalam jangka menengah dan panjang, upaya fasilitasi atau debottlenecking dari pemerintah terealisasi. Selain itu, potensi penghematan devisa juga bertambah jika harga produksi aromatik produk turunan petrokimia meningkat.
"Karena harganya bisa fluktuasi, ke depan bukan hanya aromatik tapi dari sebagian harus ada investasi tambahan dan akan disiapkan oleh Kementerian BUMN," katanya.
BACA JUGA:
Pemerintah telah resmi memiliki 95,9 persen saham PT TPI. Sebelum itu, pemerintah hanya memiliki 70 persen saham TPI. Mengingat keuangan TPI sedang tertekan, pada pertengahan tahun ini pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 2,62 triliun atau setara dengan 157.906 saham, yang akhirnya menjadikan kepemilikan saham pemerintah sebesar 95,9 persen.
Langkah pemerintah mengakuisisi TPI dan anak perusahaannya PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), agar dapat mengembangkan industri petrokimia dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor.
Ke depan kilang TPPI yang sempat mangkrak dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia domestik dan dapat diarahkan untuk pasar ekspor.