Hasil pencarian "Pengadilan Negeri", 10000 hasil ditemukan.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 belum ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyinggung terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Tim pengacara Yaqut jumlah kerugian negara sebagaimana disampaikan KPK tidak nyata.
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai keputusan KPK menetapkan kliennya menjadi tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 tidak sah.
Baca selengkapnya
Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi pemecatan dan nonpalu kepada dua hakim di Sulawesi Tengah dan Sabang, Aceh, karena terbukti berselingkuh saat masih terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing.
Baca selengkapnya
Advokat Junaedi Saibih dibebaskan dari kasus dugaan suap dalam pengondisian putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 2025.
Baca selengkapnya
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., secara tegas menyoroti tidak adanya unsur mens rea dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto. Ia juga mempertanyakan kewajiban uang pengganti senilai Rp377 miliar atas kerugian negara pada pengadaan alat...
Baca selengkapnya
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan jaksa untuk melakukan proses hukum terhadap pemilik perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap perkara korupsi CPO.
Baca selengkapnya
Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei divonis hukuman 6 tahun penjara karena terbukti membantu memberi suap kepada hakim terkait kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO).
Baca selengkapnya
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.
Baca selengkapnya
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjerat 12 tersangka Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menjadi habitat Orangutan (Pongo pygmaeus) dengan ancaman pidana penjara dan denda
Baca selengkapnya
Pengacara eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraeni mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak pernah memeriksa kliennya untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersoalkan dasar penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Objek perkara dianggap bukan termasuk definisi keuangan negara sehingga dianggap di luar kewenangan lembaga tersebut.
Baca selengkapnya
Penetapan tersangka eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 dinilai tak sah. Sebab, proses penghitungan kerugian negara tidak dilakukan lembaga berwenang.
Baca selengkapnya
Tim kuasa hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar KUHAP baru ketika penetapan tersangka kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.
Baca selengkapnya
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyudi mengaku pengembangan kasus gratifikasi DPRD Provinsi NTB ke arah penerima suap masih menunggu fakta baru yang terungkap dalam persidangan tiga terdakwa dari kalangan legislator.
Baca selengkapnya