Elektabilitas Meroket, TKN Ungkap Dugaan Adanya 3 Skenario Hitam yang Jegal Prabowo Gibran

Wakil Ketua TKN Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Minggu 21 Januari. (Foto: Dok TKN Prabowo Gibran)

JAKARTA - Wakil Ketua TKN Habiburokhman menduga adanya skenario hitam yang ingin menjegal Prabowo Gibran.

"Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo Gibran dengan tiga skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal," kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Januari.

Habiburokhman menduga, motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo Gibran sehingga tidak lagi percaya pada cara-cara demokratis untuk mengalahkan Prabowo Gibran.

Ia menyebutkan tiga skenario hitam tersebut, Pertama, dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, yang merugikan Prabowo Gibran.

Kecurangan tersebut kata Habiburokhman dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau Kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu.

Dugaan lainnya adalah dugaan mobilisasi ibu-ibu dharma wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu.

"Kami mendapat informasi terakhir kalau ada petugas pendamping desa tidak berkenan mendukung paslon tersebut maka SK-nya tidak diperpanjang," ucap Habiburokhman.

Ia juga menyinggung soal surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu di Taiwan.

Kedua, dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi yang dengan sengaja membangun narasi sesat bahwa presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apapun.

Menurutnya, presiden bisa dimakzulkan asalkan melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Ketiga, adalah dengan memproduksi berita bohong atau fitnah melalui peredaran masif koran Achtung.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya mendeteksi koran tersebut sudah beredar setidaknya di 20 kota besar di seluruh Indonesia.

"Mereka juga menghembuskan adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka menghembuskan berita ya, yang intinya ingin mengadu domba antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil,"paparnya.

Untuk itu, TKN akan menempuh jalur hukum dan meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum tersebut.