Tarif Trump Tidak Stabil, Negara Tetangga RI Diminta Tidak Gegabah Teken Perjanjian Perdagangan

Presiden AS Donald Trump. (dok The Trump White House-whitehouse.gov)

JAKARTA - Para pakar meminta Malaysia lebih cermat dalam menjalin perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) menyusul Mahkamah Agung (MA) AS pada Jumat 20 Februari membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Pakar hubungan internasional Universitas Islam Internasional Malaysia, Profesor Madya Dr. Mohd Yazid Zul Kepli mengatakan, Malaysia harus mengambil pendekatan yang terukur dengan mencermati keadaan dan tidak bertindak gegabah.

“Malaysia harus mengakui putusan Mahkamah Agung AS dan memperlakukannya sebagai sinyal bahwa kebijakan tarif AS dapat berubah dengan cepat di bawah Presiden Donald Trump," katanya dikutip dari Bernama, Rabu 25 Februari.

“Malaysia juga harus menunda sementara penyelesaian langkah-langkah pemberlakuan ART sambil mencari jaminan tertulis yang jelas dari Amerika Serikat tentang otoritas tarif apa yang sebenarnya akan berlaku ke depannya dan bagaimana akses pasar Malaysia akan dilindungi," sambungnya.

Ia kemudian menyarankan Malaysia untuk mempertahankan hubungan baik dengan Washington sambil menerapkan langkah-langkah pengamanan perdagangan.

“Pada saat yang sama, Malaysia harus mengusulkan mekanisme peninjauan teknis atau surat tambahan agar komitmen tetap berlaku meskipun tarif AS berubah lagi. Negara ini juga harus mengoordinasikan pesan dengan mitra ASEAN dan memfokuskan pembicaraan pada memastikan prediktabilitas bagi eksportir, daripada pada politik domestik AS,” kata Yazid.

Yazid menjelaskan bahwa meratifikasi ART sementara tidak stabilnya kebijakan tarif AS dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.

“Jika Malaysia meratifikasi atau sepenuhnya menerapkan ART sementara dasar tarif AS yang memicu kesepakatan tersebut sedang dibatalkan atau dirombak oleh pengadilan AS dan otoritas tarif baru, para kritikus mungkin melihatnya sebagai negara yang ‘mengunci’ komitmen pada lingkungan kebijakan AS yang tidak stabil,” tandasnya.