Plt Ketum AETI Benarkan Adanya Gelombang PHK Hantam Karyawan Smelter Timah di Babel

Ilustrasi (Foto: Dok. ANTARA)

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Ekportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto membenarkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas karyawan smelter timah di Bangka Belitung.

"Iya memang betul saat ini ada gelombang PHK yang terjadi di Bangka Belitung terutama para pegawai yang ada di smelter yang ada di Babel," ujarnya dalam Mining Zone yang dikutip Rabu, 24 April.

Harwendro mengatakan, PHK ini karena adanya masalah hukum karena beberapa waktu lalu terdapat penyitaan atas smelter di Babel.

"Ini lebih ke arah faktor masalah hukum. Beberapa hari yang lalu sempat dipasangi police line smelter mereka sehingga tidak bisa bekerja," lanjut dia.

Harwendro juga mengatakan faktor lain yang menyebabkan PHK adalah adanya upaya efisiensi di tubuh PT Timah Tbk sehingga menekan jumlah karyawan dari sebelumnya sebanyak 6.000 menjadi 4.000 karyawan.

"Itu lebih ke arah efisiensi di PT Timah sendiri, jadi mungkin bisa ditanyakan langsung ke pihak terkait tapi saya dengar begitu dari media dan lapangan," lanjut dia.

Sementara itu, anggota Komisi VII Dapil Bangka Belitung, Bambang Patijaya juga mengaminkan pernyataan Harwendro.

Dikatakan Bambang, pihaknya telah melakukan pengecekan kepada serikat pekerja dan dinas tenaga kerja dan menemukan fakta beberapa smelter memang terdampak kasus hukum tersebut.

"Ada dua tahapan sekarang ini, ada yang sudah lakukan PHK dan ada yang dirumahkan dulu. Saya dengar ini di bulan Mei kemungkinan semua akan di-PHK sebagai tahap lanjutan dari dirumahkan tersebut," ujar Bambang.

Bambang menyebut hal ini cukup memprihatinkan karena ketika smelter berhenti beroperasi akan berdampak pada karyawan dan perekonomian masyarakat sekitar yang kebanyakan menggantungkan hidupnya dari komoditas timah.

"Kita lihat lima smelter yang disita kemarin itu, di tahun 2022-2023 kurang lebih 30.000 ton RKAB-nya. Tentu ini berdampak cukup besar kepada ekonomi Babel, bukan hanya terbatas kepada pekerja yang bekerja langsung tapi juga kepada masyarakat," pungkas Bambang.