Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada Mafia Pelabuhan, Adanya Mafia Logistik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: Dok. Antara)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia pada sistem logistik di Tanah Air.

Kata Moeldoko, mafia tersebut sudah bergerak dari hulu hingga hilir bukan lagi hanya di lingkup pelabuhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) 54/2018 tentang Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Salah satu tujuannya adalah menuntaskan pemberantasan mafia di sistem logistik nasional.

"Kurang tepat kalau orang mengatakan ada mafia di pelabuhan. Yang lebih tepat adalah ada mafia logistik karena semua bermain dari hulu sampai hilir ini harus kita setop lewat Stranas PK. Sekali lagi harus kita setop melalui Stranas PK," tuturnya dalam diskusi vitual, Kamis, 27 Oktober.

Moeldoko mengatakan bahwa Stranas PK sudah menjalankan tugasnya untuk melakukan perbaikan tata kelola pelabuhan atau aksi reformasi pelabuhan.

Hal tersebut terlihat dari langkah mereka yang mampu mencegah tindak pidana korupsi di pelabuhan.

Termasuk juga melakukan efektifitas serta efesien tata kelola bisnis di pelabuhan.

"Sistem pencegahan korupsi yang kuat tidak hanya berguna untuk memerangi ruang gelap yang biasa dimanfaatkan oleh oknum untuk korupsi dan pemburu rente, tetapi juga agar publik terlibat seluas mungkin dalam upaya pencegahan korupsi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut, Moeldoko menekankan bahwa reformasi tata kelola pelabuhan menjadi suatu hal yang penting. Mengingat bahwa pelabuhan merupakan pintu masuk utama perdagangan internasional baik impor maupun ekspor.

"Apabila tidak efektif dan efisien apalagi koruptif, pelabuhan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang diujungnya masyarakat akan dirugikan karena mendapat barang yang lebih mahal," katanya.

Tak hanya itu, Moeldoko menilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari sisi penerimaan maupun pendapatan akan terdampak. Karena tinggi biaya logistik di Tanah Air.

"Biaya logistik Indonesia menurut Bank Dunia berkontribusi sekitar 23 perden dari produk domestik bruto (PDB). Ini dari Bank Dunia 2018," tuturnya.

Moeldoko mengatakan perbaikan tata kelola pelabuhan juga tercermin dari membaiknya Logistic Performance Index Indonesia yang peringkatnya naik dari posisi 63 pada 2018 menjadi 46 di 2021. Angka indeks dari 2.98 pada 2018 menjadi 3.15 pada tahun 2021.

"Namun demikian LPI Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia," tandasnya.

Karena itu, Moeldoko meminta permasalahan logistik harus segera diselesaikan dan dipertahankan.

Ia mengaku tak ingin lagi mendengar istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah.

"Kita tidak boleh lagi ada langkah mundur dari seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan, ego sektoral harus dikesampingkan. Misalnya untuk mengeluarkan rekomendasi serta syarat-syarat yang mempersulit pelaku usaha," tuturnya.