Ganjar Minta Skenario Belajar Tatap Muka Disiapkan
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta, skenario kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan metode tatap muka, dalam kondisi pandemi COVID-19 disiapkan dengan baik.
"Hari ini kami rapatkan, soal sekolah tatap muka itu saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng segera menyiapkan dengan baik dan harus memegang protokol kesehatan," katanya dilansir Antara, Semarang, Rabu, 29 Juli.
Menurut dia, persiapan ini dilakukan menyusul rencana pemerintah pusat kembali mengizinkan pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka tidak hanya di zona hijau dan di luar zona itu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Ganjar juga meminta Disdikbud Jateng berkomunikasi dengan BPBD dan Diskominfo Jateng untuk mengetahui peta lokasi COVID-19 di Jawa Tengah. Sebab dua instansi itu mengetahui peta mana daerah yang masuk zona kuning atau hijau.
"Nah di desanya yang sudah yang ada sekolah, itu bisa dipilih dulu, terus latihan dulu untuk mempersiapkan mereka tatap muka. Ya sarana prasarananya, gurunya, dan protokol kesehatannya," ujarnya.
Selain itu, pembatasan jumlah siswa-siswi yang belajar juga menjadi perhatian. "Mau berapa dulu siswa yang boleh masuk ke sekolah dan berapa yang harus belajar di rumah, gak boleh bareng-bareng. Kalau itu bisa diuji coba dan berjalan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan," katanya.
Kendati demikian, Ganjar mengaku belum dapat memastikan kapan pelaksanaan sekolah dengan metode tatap muka karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
"Sampai hari ini kita daring dulu, belum ada yang masuk (menggunakan metode tatap muka)," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Jateng Padmaningrum menambahkan, ada tiga skenario yang mungkin akan diberlakukan apabila sekolah dengan metode tatap muka dilaksanakan di Jateng.
Pertama, dengan uji coba satu kabupaten satu sekolah, tahap kedua penambahan di daerah yang sudah masuk zona hijau dan tahap ketiga adalah penambahan jumlah siswa.
"Jadi bertahap dan dengan melihat kesiapan daerah serta sekolah masing-masing. Tentu pelaksanaannya ketat, misalnya jumlah siswa dibatasi, jam belajar dikurangi dan tidak ada 'moving class', apabila terjadi kasus COVID-19 di sekolah, maka sekolah akan ditutup kembali," katanya.