Menpan RB Tjahjo Kumolo Resmikan Empat Kantor PDI Perjuangan di Aceh
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meresmikan empat Kantor PDI Perjuangan di Aceh.
"Kantor DPD PDI P Aceh ini terletak di pusatnya Banda Aceh, dan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya," kata Tjahjo Kumolo, di Banda Aceh, dilansir Antara, Kamis, 28 Oktober.
Adapun empat kantor yang diresmikan Tjahjo Kumolo tersebut, yakni milik DPD PDI Provinsi Aceh, Kantor DPC Kabupaten Aceh Jaya, Bireuen, dan Pidie Jaya.
Tjahjo menyampaikan bahwa sebuah kantor penting dimiliki sebagai kekuatan dan rumah partai sehingga tetap terus berdiri kokoh di negara ini.
"Partai ini harus tetap ada sepanjang NKRI masih ada, ini salah satu kekuatan partai," ujarnya.
Baca juga:
- Megawati Bilang Tak Mau Pecat Kader dan Kalau Sudah Tak Suka PDIP Diminta Mengundurkan Diri, Sindir Siapa?
- Megawati: Kalau Partai Boleh Menang Terus, Presiden Hanya Boleh 2 Kali
- Risma Laporkan Peresmian Kantor DPD PDIP Kaltara, Bangunan 4.500 Meter, Biaya Rp18 Miliar
- Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, PDIP: Tidak Sabar Jadi Capres-Cawapres
Namun, penandatanganan prasasti peresmian Kantor PDIP di Aceh dilakukan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta yang disiarkan secara virtual, sekaligus bersamaan dengan peresmian Taman dan Patung Bung Karno di Bandar Lampung.
"Saya sudah menandatangani prasasti peresmian empat Kantor PDIP Aceh dan 14 kantor di kabupaten/kota, serta Taman dan Patung Bung Karno," kata Megawati.
Sementara itu, Ketua PDI Perjuangan Aceh Muslahuddin Daud mengucapkan terima kasih kepada DPP PDIP karena telah membantu membangun kantor di Aceh sehingga kader akan bekerja sebaik mungkin untuk memajukan partai.
Dengan adanya kantor ini, lanjut Muslahuddin, kader dan pengurus akan memaksimalkan konsolidasi dan menjadi bagian terpenting dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat, khususnya di Aceh.
"Terima kasih, kami sebagai kader dan pengurus partai terus memaksimalkan konsolidasi partai dalam proses demokrasi di Aceh," kata Muslahuddin.