Teriak Banyak Korupsi dan Pengangguran, Mahasiswa dan Polisi Nyaris Gulat di Aksi Demo HUT ke-21 Pemprov Banten
BANTEN – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Provinsi Banten diwarnai aksi bentrok mahasiswa dengan aparat kepolisian. Para mahasiswa dari Aliansi Keluarga Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) beramai-ramai melakukan aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan membakar ban.
Dari video yang beredar di media sosial, terlihat aksi demo berjalan dengan damai. Para mahasiswa menyuarakan aspirasinya. Namun tak lama kemudian, mahasiswa membakar ban Bekasi di jalan.
Keributan pun tak terhindarkan. Polisi memukul balik para pendemo yang dianggap rusuh. Para petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap sejumlah mahasiswa.
Dalam video dituliskan keterangan yang menyebut para mahasiswa mengkritisi dan menilai Pemerintah Provinsi Banten.
“Di Peringatan HUT Banten.
Aksi Mahasiswa Kumala Lebak yang di gelar di KP3B dalam peringati HUT BANTEN KE-21 Ricuh.
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) menggelar aksi dalam memperingati HUT Banten ke 21. Para mahasiswa yang menggelar aksi menilai Gubernur Banten Gagal dalam memimpin Banten karena banyaknya kasus kurupsi serta banyaknya pengangguran.
Para mahasiswa pendemo mengambil momen HUT ke-21 Prov Banten untuk menyampaikan aspirasinya terkait banyaknya kasus korupsi dan bertambahnya jumlah pengangguran.” tulis keterangan dalam kolom komentar yang ditulis akun @kabarnegeri.
Sementara itu, Ketua Kumala UIN SMH Banten, Ade Firman mengatakan reformasi birokrasi yang disuguhkan Gubernur Banten hanya perisai naik ke bangku kekuasaan.
"Reformasi birokrasi yang hari ini disuguhkan oleh Gubernur Banten dan wakilnya kepada rakyat, ternyata hanya jadi perisai untuk naik ke bangku kekuasaan," ujar Ketua Kumala UIN SMH Banten, Ade Firman, Senin 4 September.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pihaknya telah memberi imbauan kepada seluruh mahasiswa yang melakukan unjuk rasa untuk melaksanakan aksi dengan tertib dan damai.
"Kami akan tegas melakukan penindakan jika massa aksi unjuk rasa tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam penyampaian aspirasi diruang publik," ujar AKBP Shinto Silitonga melalui keterangan yang diterima VOI, Senin 4 Desember.
"Saat ini Kota Serang PPKM ada di level 3 diharapkan untuk seluruh massa unjuk rasa meninggalkan tempat unjuk rasa karena bisa meningkatkan cluster Covid-19 dan jangan menutup akses jalan raya utama." tutup Shinto Silitonga.
Video aksi demo yang viral di media sosial: