Australia Batasi Jumlah Warganya yang Kembali dari Luar Negeri
JAKARTA - Australia akan mengurangi jumlah warga yang diizinkan untuk kembali dari luar negeri setiap minggunya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Scott Morrison. Keputusan itu diambil sebagai bagian dari perjuangan menahan wabah COVID-19.
Melansir Reuters, Jumat 10 Juli, Negara bagian Victoria melaporkan terdapat 288 kasus baru per hari. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi untuk setiap bagian negara dan memicu kekhawatiran akan gelombang penularan baru. Kasus COVID-19 di Australia sebagian besar melibatkan pelancong yang kembali ke Australia.
"Berita dari Victoria tetap sangat memperhatikan," kata Morrison kepada wartawan di Canberra.
Sejak Maret, Australia hanya mengizinkan warga negara dan penduduk tetap untuk memasuki negara itu dengan sekitar 357.000 telah kembali. Nantinya Australia hanya akan mengizinkan 4.175 orang yang kembali ke negara itusetiap minggu. Mereka yang kembali juga harus membayar biaya karantina 14 hari wajib di sebuah hotel, yang selama ini dibayar oleh pemerintah.
"Keputusan yang kami ambil adalah untuk memastikan bahwa kami dapat menempatkan fokus kami pada sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian dan penelusuran, tidak harus memiliki sumber daya dialihkan ke tugas lain," kata Morrison.
Selandia Baru juga memperkenalkan langkah-langkah membatasi jumlah warga yang kembali ke negaranya. Hal tersebut juga untuk mengurangi beban pada fasilitas karantina yang kini dipenuhi oleh banyak orang yang baru saja kembali dari luar negeri.
Lockdown kedua
Pengumuman tentang pembatasan baru ini terjadi beberapa hari setelah Melbourne selama enam minggu mengalami lonjakan kasus COVID-19. Menanjaknya angka penularan COVID-19 terkait dengan pelanggaran jarak sosial dan banyaknya orang yang baru kembali dari luar negeri.
Keadaan yang kembali parah memaksa 5 juta orang untuk kembali berada di rumah. Gejolak ini telah menghilangkan harapan untuk pemulihan cepat bagi perekonomian Australia.
Victoria juga menjadi negara bagian pertama di Australia yang mendesak masyarakat untuk mengenakan masker saat mereka berpergian keluar rumah. Wabah ini juga memperlambat rencana "travel bubble" yang bekerja sama dengan Selandia Baru. Rencana ini sebelumnya dibahas PM Morrison dengan PM Selandia Baru Jacinda Ardern.