Puan Maharani: Indikator Angka Kematian Harus jadi Evaluasi Perpanjangan PPKM
JAKARTA - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 4 di dalam dan luar Jawa-Bali berakhir hari ini.
Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah menjadikan angka kematian COVID-19 yang masih cukup tinggi sebagai bahan dalam melakukan evaluasi PPKM.
Berdasarkan data yang dicatat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 per 22 Agustus 2021, terdapat 1.030 pasien yang meninggal dunia. 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
"Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus COVID-19. Tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi," ujar Puan dalam keterangannya, Senin, 23 Agustus.
Puan mengingatkan, Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi. Sebab, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah penanganan pandemi. "Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM," sambungnya.
Ketua DPP PDIP itu berharap pemerintah juga memberikan perhatian secara ketat kepada daerah yang angka kasus kematian COVID-19 masih tinggi.
"Harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO," ucapnya.
Puan menuturkan, Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut. Sehingga perawatan terhadap pasien COVID-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat dilakukan secara maksimal.
Sebab menurutnya, optimalisasi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit mutlak dilakukan, dan sebisa mungkin dimaksimalkan untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, dengan pelayanan isolasi terpusat.
"Dengan begitu pasien-pasien COVID-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun," jelasnya.
Puan juga menyoroti data Satgas COVID-19 terkait 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan. Diantaranya, Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.
Baca juga:
- Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Hakim: Terdakwa Sudah Cukup Menderita Dicerca, Dimaki, Dihina Masyarakat
- Surya Paloh: Jangankan 1 KPK, 100 KPK Tidak Berefek Apa-apa
- Potensi Gelombang COVID-19 Lain, Luhut: Tak Ada yang Paling Hebat, yang Hebat adalah Bekerja Sama dalam Tim
- Sri Mulyani Sebut Minimal 3 Tahun Lagi Seluruh Dokumen Akan Bertanda Tangan Digital
Menurut mantan Menko PMK itu, harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah tersebut masih mengalami peningkatan kasus. Termasuk perlu adanya perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Puan menilai, upaya testing, tracing dan treatment harus lebih dioptimalkan. Serta, percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan COVID-19 lainnya.
"Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai corona," kata Puan.