Evaluasi PPKM Level 4, PKS Pertanyakan Vaksinasi: Apa Kabar Vaksin Merah Putih?
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar evaluasi PPKM Darurat berbasis level yang berakhir hari ini menggunakan indikator dari WHO.
Di antaranya, tingkat positive rate dibawah 5 persen, angka BOR di bawah 60 persen, standar test 1:1000 per pekan untuk positive rate 5 persen dan harus meningkatkan angka test jika positive rate jauh di atas 5 persen.
"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakukan PPKM Darurat. Dengan angka positif rate masing tinggi target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level," ujar Mufida, Senin, 2 Agustus.
Selain evaluasi berbasis data kesehatan dari WHO, Mufida berharap pemerataan vaksinasi menjadi perhatian serius Pemerintah. Pasalnya, saat ini jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua baru sebanyak 20.534.823 orang atau 9,86 persen dari target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720.
Baca juga:
- DPR Tanggapi Teguran WHO soal Pemerataan Vaksin di Luar Jawa-Bali
- Pemerintah Terus Genjot Vaksinasi, Menko Airlangga: Indonesia Rata-rata Baru 20 Persen, Kecuali Kepri 60 Persen
- Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti: Penggunaan Vaksin Nusantara Harus Dipercepat
- Peneliti Sebut Gejala Demam Usai Vaksinasi Menunjukkan Vaksin Bekerja
Akibat keterbatasan stok, lanjut Mufida, sekarang ini masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum banyak menerima vaksin.
Menurut laporan WHO, kata dia, dalam situation report 28 Juli 2021, masih banyak tenaga kesehatan di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah yang sama sekali belum mendapatkan vaksin. Sementara berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari ini, masih ada 20 persen tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19.
"Kenaikan kasus di luar Jawa dari 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini sudah menjadi peringatan. Segera genjot pengadaan vaksin dan lakukan pemerataan vaksinasi secara nasional," katanya.
Mufida juga mendesak bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah mulai cair harus dikawal. Hal ini agar masyarakat lebih tenang jika ada kebijakan perpanjangan mobilitas warga di daerahnya.
"Bantuan sosial ini penting dan harus dikawal agar tidak terulang penyelewengan yang terjadi pada waktu lalu, rakyat butuh dukungan bantuan sosial jika misalnya masih akan diperpanjang larangan mobilitas," tandasnya.