Menlu Sugiono Dorong Reformasi PBB dan DK PBB di tengah Tantangan Global

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan dengan keadaan zaman di tengah meningkatnya tantangan global dan konflik internasional.

Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam forumOpen Debate United Nations Security Councilyangdipimpin Menteri Luar Negeri China Wang Yi selaku presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, di New York, Amerika Serikat, Selasa (26/5).

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketuai bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” kata Sugiono melalui keterangan video yang diterima di Jakarta sebagaimana dilansir ANTARA, Rabu, 27 Mei.

Sugiono menilai banyak perubahan global dalam 80 tahun terakhir belum sepenuhnya direspons oleh sistem internasional yang ada, termasuk munculnya berbagai titik konflik baru di dunia.

Indonesia juga menyoroti masih terbatasnya representasi negara-negaraGlobal Southdalam Dewan Keamanan PBB serta penggunaan hak veto yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai isu internasional.

“Dan saya kiramessageyang disampaikan juga seragam PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia saat ini terus berkembang diantaranya kecerdasan buatan, kemudian isu-isu lingkungan,” sambung Sugiono.

Dalam forum itu, dirinya kembali menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara dan menyebut isu Palestina sebagai ujian terhadap kredibilitas PBB.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai dan untuk ini tentu saja peran PBB, peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” ujar Sugiono.

Tak hanya itu, Indonesia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), guna menjaga stabilitas dan mencegah laut dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menilai pengakuan terhadap wilayah kepulauan dan jalur laut internasional menjadi kepentingan strategis yang harus dijaga melalui sistem internasional yang kuat.

Selain itu, Sugiono meminta perlindungan lebih besar terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB setelah empat personel Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL dilaporkan gugur.

“Perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sesuatu yang opsional, tetapi merupakan kewajiban,” ujarnya.