Prabowo Siapkan Strategi Nasional Hadapi Ancaman El Nino 2026
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mulai menyiapkan strategi nasional menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia mulai pertengahan 2026. Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap potensi kemarau panjang, krisis air, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berisiko meningkat akibat fenomena iklim tersebut.
BMKG memperkirakan El Nino mulai memengaruhi Indonesia sejak Juni 2026 dan berpotensi berlangsung hingga Maret atau Mei 2027. Fenomena ini diprediksi membuat musim kemarau lebih panjang, suhu lebih panas, dan curah hujan menurun di sejumlah wilayah.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fatani mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung agar langkah antisipasi dilakukan lebih awal sebelum dampak El Nino semakin meluas.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca sehingga kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino sebaik mungkin,” kata Faisal dalam keterangannya, Minggu 24 Mei.
Strategi utama yang disiapkan pemerintah adalah memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) di berbagai daerah rawan kekeringan. Operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga pasokan air di waduk, embung, bendungan, dan kawasan tangkapan air selama musim kemarau berlangsung.
Menurut Faisal, langkah ini penting karena El Nino berpotensi menurunkan cadangan air nasional secara signifikan, terutama di wilayah pertanian dan daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap hujan.
“El Nino dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering,” ujarnya.
Selain menjaga ketahanan air, pemerintah juga memfokuskan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat selama musim kering. BMKG bersama kementerian terkait mulai memetakan titik panas atau hotspot di wilayah rawan karhutla, terutama di kawasan gambut Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Enam provinsi disebut menjadi prioritas pengawasan karena memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran lahan gambut. Di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
“Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla, di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata Faisal.
Pemerintah juga memanfaatkan data kondisi air tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kapan operasi modifikasi cuaca perlu dilakukan. Jika permukaan air di lahan gambut turun di bawah batas aman, hujan buatan akan segera diupayakan guna menjaga kelembapan lahan agar tidak mudah terbakar.
Baca juga:
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah mulai mempercepat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dampak El Nino tidak mengganggu sektor pangan, energi, hingga kesehatan masyarakat.
Strategi antisipasi dini tersebut dinilai menjadi langkah penting karena fenomena El Nino sebelumnya pernah memicu kekeringan panjang, penurunan produksi pangan, serta kabut asap akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia.