Konversi LPG ke CNG Dinilai Bisa Buka Pusat Ekonomi Baru di Madura
JAKARTA – Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyoroti rencana konversi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) yang tengah disiapkan pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi agenda strategis nasional, tetapi juga momentum penting bagi Madura sebagai daerah penghasil gas bumi.
Gus Lilur menilai konversi LPG ke CNG harus menjadi jalan pemerataan manfaat bagi daerah penghasil energi, khususnya Madura, yang selama ini dinilai belum menikmati hasil optimal dari kekayaan sumber daya alamnya.
“Bagi Indonesia, ini agenda strategis. Namun bagi Madura, ini bukan hanya soal energi, melainkan soal keadilan dan sejarah panjang daerah kaya sumber daya yang rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Rabu 12 Mei.
Ia mengatakan, selama bertahun-tahun gas alam Madura menjadi salah satu penopang kebutuhan energi Jawa Timur, terutama melalui pasokan dari wilayah Kangean, Sumenep. Namun, menurutnya, manfaat ekonomi terbesar justru lebih banyak dinikmati kawasan industri di luar Madura.
“Gas Madura menghidupi kawasan industri, pembangkit, hingga petrokimia di Jawa Timur. Namun masyarakat Madura sendiri belum merasakan manfaat yang sebanding,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyinggung keberadaan Jembatan Suramadu yang sebelumnya diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Madura. Namun, dalam sektor energi, ia menilai jembatan tersebut belum memberikan dampak signifikan karena distribusi gas dilakukan melalui jaringan pipa laut langsung menuju kawasan industri di Jawa Timur.
Menurut dia, rencana konversi LPG ke CNG harus menjadi momentum koreksi terhadap ketimpangan tersebut. Ia meminta pemerintah melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal Madura dalam pengelolaan industri gas bumi, termasuk dalam pembangunan mother station atau induk stasiun gas.
“Jika pemerintah membangun ekosistem CNG, Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Pemerintah daerah, BUMD, koperasi, pesantren, hingga pengusaha lokal harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau mitra strategis,” katanya.
Ia menjelaskan mother station merupakan fasilitas penting dalam distribusi CNG karena berfungsi sebagai pusat kompresi dan distribusi gas ke berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga industri kecil dan transportasi.
Gus Lilur mengingatkan agar pembangunan infrastruktur strategis tersebut tidak hanya dikuasai kelompok usaha besar. Menurut dia, tanpa keterlibatan daerah penghasil, konversi LPG ke CNG berpotensi mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah terkonsentrasi di pusat-pusat industri dan modal.
“Konversi LPG ke CNG adalah perubahan besar dalam arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, kebijakan ini dapat mengurangi impor energi, menekan subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas,” ujarnya.
Sebaliknya, ia menilai ketimpangan baru dapat muncul apabila daerah penghasil hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang memadai.
Karena itu, Gus Lilur meminta pemerintah memasukkan prinsip keadilan dalam desain kebijakan konversi energi, termasuk melalui pemberian kuota pengelolaan, hak kemitraan, dan keterlibatan BUMD maupun pengusaha lokal dalam rantai bisnis CNG.
Ia juga meminta agar kemitraan yang dibangun tidak bersifat formalitas semata, tetapi memberikan akses nyata terhadap kepemilikan saham, pengelolaan usaha, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Madura.
Menurut Gus Lilur, Madura membutuhkan kehadiran negara yang tidak hanya mengambil hasil sumber daya alam, tetapi juga memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat setempat.
“Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi kawasan industri di luar Madura, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Madura,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gus Lilur menyebut konversi LPG ke CNG sebagai “konversi energi kedua” di Indonesia. Ia menilai konversi energi pertama, yakni peralihan dari minyak tanah ke LPG, memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi masih menyisakan ketergantungan terhadap impor energi.
Baca juga:
“Sekarang pemerintah memasuki babak baru, yakni konversi dari LPG ke CNG yang bersumber dari gas bumi domestik. Ini momentum besar karena dapat menghemat devisa dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus disertai komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura agar tidak kembali menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alamnya sendiri.