Rob dan Penurunan Tanah Tekan Pantura, Pemerintah Hitung Dampak ke Nelayan dan Petani
JAKARTA — Pemerintah menyoroti persoalan Pantai Utara Jawa yang tidak hanya menyangkut banjir rob dan penurunan muka tanah. Masalah itu juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan hampir seluruh kawasan Pantura memiliki kegiatan ekonomi rakyat, mulai dari nelayan, petambak, petani, hingga sektor kelautan dan perikanan.
“Terutama masalah rob, masalah land subsidence,” kata Didit di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 12 Mei.
Menurut Didit, aspek mitigasi dan sosial ekonomi harus ikut dihitung dalam rencana pembangunan perlindungan Pantura, termasuk giant sea wall atau tanggul laut raksasa.
“Di situ ada kegiatan ekonomi contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Baca juga:
Didit mengatakan kawasan Pantura dibagi dalam 15 segmen dari Serang hingga Gresik. Pemerintah masih mendalami karakter tiap daerah sebelum memutuskan titik prioritas pembangunan.
“Perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut,” katanya.
Ia menyebut sejumlah titik masih menjadi alternatif, antara lain Teluk Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun, keputusan belum diambil karena setiap segmen memiliki subsegmen dan seksi yang perlu dikaji bersama.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengatakan perlindungan Pantura disiapkan untuk menghadapi land subsidence dan banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.
Menurut AHY, kawasan Pantura juga penting karena dihuni belasan hingga puluhan juta warga serta menjadi lokasi sentra industri dan kawasan ekonomi khusus.