Airlangga Soroti Pentingnya Ketahanan Pangan dan Energi ASEAN
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perlunya penguatan ketahanan energi dan pangan di negara-negara ASEAN untuk mengatasi disrupsi akibat dampak konflik global.
Hal itu disampaikan Airlangga saat mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) di Cebu, Filipina.
“Untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antar anggota ASEAN dengan mitra strategis, seperti ASEAN Plus One FTAs dan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta memanfaatkan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) and ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA)," kata Airlangga dilansir ANTARA, Jumat, 8 Mei.
Airlangga juga menekankan pentingnya ASEAN memperkuat kerja sama regional, khususnya di sektor energi, pangan, dan rantai pasok guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan di tengah dinamika perdagangan global.
Ia turut mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional.
"Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di Kawasan,” tambahnya.
Selain itu, diversifikasi mitra dagang dinilai perlu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama yang telah ada sembari tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN.
Tahun 2026, keketuaan ASEAN yang dipegang Filipina menghadapi tantangan besar akibat dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel yang memicu keterbatasan pasokan energi hingga lonjakan harga komoditas dan pangan di kawasan.
Untuk pertama kalinya sejak pandemi, perekonomian ASEAN menghadapi risiko perlambatan akibat konflik global tersebut.
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque selaku pimpinan rapat meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengatasi dampak perang yang menghambat ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan.
Lembaga riset Jepang, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia memaparkan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri.
Sementara, Kepala Ekonomi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Dong He menyampaikan risiko kebijakan domestik AS yang memicu disrupsi pasokan energi dan pestisida ke kawasan.
Menurut AMRO, kondisi tersebut menyebabkan kenaikan harga energi dan transportasi, depresiasi nilai tukar, hingga lonjakan inflasi di ASEAN ke level tertinggi sejak pandemi.
AMRO juga mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflasi atau stagnasi pertumbuhan ekonomi terkuat sejak 2011, sehingga diperlukan kebijakan jangka pendek untuk meredam gejolak sekaligus membangun ketahanan jangka panjang yang adaptif.
Selain itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengusulkan penguatan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret bersama badan-badan ASEAN dan sektor swasta.
ADB juga menyatakan kesiapan untuk mengucurkan pembiayaan ke pasar saham ASEAN guna membantu menahan gejolak dan tekanan ekonomi kawasan.
Baca juga:
Di sisi lain, Sekretariat ASEAN mengusulkan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons cepat untuk memperkuat ketahanan regional, mencakup reformasi institusi, pendalaman integrasi ekonomi dan keuangan, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.