Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Hanya Andalkan Infrastruktur
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penanganan banjir di Jakarta dan kawasan penyangga tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu disampaikan AHY saat menghadiri Gerakan Bakti Sungai Nasional di Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT), Bidara Cina, Jakarta Timur, Kamis 7 Mei.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, jajaran Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, komunitas lingkungan, serta pelajar SMA dan SMP.
“Semangat kegiatan hari ini tentu diorientasikan pada upaya menjaga sungai kita, kali ini bersama masyarakat yang ada di sekitar Kali Ciliwung yang kita tahu juga merupakan bagian dari mencegah terjadinya banjir, dari pendangkalan, dari sampah, termasuk pencemaran air yang tentunya mengganggu pada air baku dan suplai air bersih untuk konsumsi masyarakat,” kata AHY.
Menurut AHY, persoalan banjir dan ketersediaan air bersih saling berkaitan antara wilayah hulu, tengah, dan hilir. Karena itu, pemerintah menyiapkan pendekatan menyeluruh mulai dari pembangunan bendungan, normalisasi sungai, hingga perlindungan kawasan pesisir.
AHY menjelaskan kapasitas Kali Ciliwung saat ini masih jauh dari ideal. Pemerintah menargetkan pelebaran dan normalisasi sungai agar mampu menampung debit air hingga 570 meter kubik per detik, dari kondisi saat ini sekitar 200 meter kubik per detik.
“Kita harus melakukan langkah-langkah yang efektif, termasuk solusi infrastrukturnya. Bendungan misalnya, termasuk bendungan kering di Ciawi dan di Sukamahi. Kemudian kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi jangan sampai terjadi pendangkalan,” ujarnya.
AHY juga menyoroti penyalahgunaan tata ruang yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Menurut dia, kondisi tersebut membuat banjir semakin mudah terjadi saat hujan ekstrem mengguyur wilayah Jabodetabek.
Selain ancaman dari hulu, kawasan pesisir utara Jawa juga menghadapi tekanan akibat kenaikan muka air laut yang dipicu pemanasan global. Karena itu, pemerintah terus mematangkan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut Pantai Utara Jawa.
“Yang kedua, atensi Bapak Presiden terkait dengan projek Giant Sea Wall, tentu ini menjadi prioritas beliau,” ujar AHY.
Menurut dia, proyek Giant Sea Wall menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional di sektor infrastruktur dan ketahanan bencana. Proyek tersebut mencakup lima provinsi, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta melibatkan 20 kabupaten dan lima kota.
Baca juga:
AHY mengatakan pembangunan Giant Sea Wall akan dilakukan secara bertahap melalui kombinasi pembangunan tanggul laut dan pendekatan alami seperti rehabilitasi mangrove. Pada sisi lain, pemerintah juga mempercepat normalisasi Kali Ciliwung.
AHY menyebut dari total panjang 33 kilometer, sekitar 17 kilometer atau 52% normalisasi telah diselesaikan. Sementara sisa 16 kilometer ditargetkan rampung pada 2029.