Jumhur Hidayat ke Istana Jelang Pelantikan, Sebut Isu Sampah dan Buruh
JAKARTA - Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat datang ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti gladi resik pelantikan. Namun ia belum mau membuka jabatan yang akan diemban.
“Undangannya suruh datang jam dua, katanya ada gladi resik. Ya kita datang,” kata Jumhur, Senin, 27 April.
Saat ditanya apakah akan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumhur tidak membantah, tetapi juga tidak memastikan.
“Belum tahu persisnya,” ujarnya.
Jumhur hanya mengatakan, bila mendapat tugas di bidang lingkungan hidup, pekerjaan berat sudah menunggu. Salah satunya masalah sampah.
“Menteri LHK banyak tugas dan harus kita tuntaskan, kerja keras. Yang paling di depan mata soal sampah,” kata dia.
Selain sampah, Jumhur menyebut Indonesia juga harus mengikuti isu dan kesepakatan internasional secara bertahap. Ia tidak menjelaskan rinci kesepakatan yang dimaksud.
Jumhur mengaku baru dihubungi soal pelantikan pada Senin pagi. Namun komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto disebut sudah terjalin lama.
“Sama Pak Presiden sudah dari tahun 90-an,” ujarnya.
Baca juga:
Meski namanya dikaitkan dengan kursi menteri, Jumhur tetap membawa isu buruh. Ia menyebut gerakan buruh tidak hanya bicara soal upah atau hubungan kerja, tetapi juga harus mampu masuk ke banyak bidang.
“Buruh kan tidak hanya urusan teknis buruh saja,” katanya.
Jelang Hari Buruh 1 Mei, Jumhur menyebut hampir 300 ribu buruh akan berkumpul di Monas. Dari Jakarta, sekitar 40 ribu buruh disebut akan bergerak menggunakan sepeda motor.
Ia mengatakan sejumlah harapan buruh mulai diterima pemerintah. Di antaranya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan, dorongan Undang-Undang PPRT, pengetatan outsourcing, dan pembahasan ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih adil.
Jumhur juga menyebut buruh mengusulkan pembentukan Satgas PHK. Menurut Jumhur, Presiden Prabowo direncanakan menerbitkan Keppres tentang satgas mitigasi PHK.
“Bagaimana intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi PHK,” kata Jumhur.
Saat kembali ditanya soal jabatan barunya, Jumhur tetap menutup rapat.
“Saya enggak tahu saya mau ke mana,” ujarnya.