Mahfud MD ke Novel Baswedan: Kalau Saya Jadi Presiden Anda Jadi Jaksa Agung
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kenal baik dengan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Bahkan, dia pernah saling memuji dengan Novel beberapa waktu yang lalu.
Dalam acara 'Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan' yang ditayangkan di YouTube Universitas Gadjah Mada, Mahfud mengatakan, dirinya pernah diperiksa oleh Novel Baswedan saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, dia tak memerinci kasus apa yang membuat dirinya dipanggil.
"Saya datang diperiksa hanya enggak lebih dari 15 menit. Novel Baswedan (saat itu, red) berdiri, 'pak, kalau pemimpin negara seperti bapak semua beres negara ini'. Dia bilang begitu," kata Mahfud menirukan pernyataan Novel seperti dikutip pada Senin, 7 Juni.
"Saya bilang, 'kalau saya jadi presiden, anda Jaksa Agung'. Saya bilang begitu, waktu itu," imbuhnya.
Mahfud juga mengaku dekat dan mengenal baik Novel Baswedan. Dia mengatakan, dirinya pernah menengok penyidik ini setelah dirinya disiram air keras di dekat rumahnya.
"Ketika orang banyak tidak menengok karena takut, karena segan, saya menengok," ungkapnya.
Baca juga:
- 51 Pegawai KPK Dianggap Tak Bisa Lagi Dibina, Direktur KPK Heran: Koruptor Saja Jadi Penyuluh
- Deretan Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar
- Polri Tanggapi Permintaan ICW untuk Tarik Firli Bahuri Kembali ke Korps Bhayangkara
- Anak Buah Anies Terpapar COVID-19, KPK Batal Periksa Kasus Korupsi Rumah DP Rp0
Hanya saja, dia mendengar banyak orang yang menganggap Novel adalah penyidik yang politis. Alasannya, dia dianggap hanya membidik pihak maupun partai tertentu.
"Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin. Ini kata orang ya. Sudah ada laporannya dibiarin yang ditembak partai-partai ini aja. Ada orang yang mengatakan begitu," tegas Mahfud.
Meski begitu, dia menyatakan tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski tidak bisa berbuat apa-apa terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai. Sebab, keputusan terkait ini bukan hanya diambil oleh pemerintah tapi dari DPR RI, partai politik, hingga civil society.
Sehingga, dia berharap dari dialog yang digelar tersebut para akademisi bisa memberikan masukan yang terbaik untuk komisi antirasuah ke depan. "Saya sama dengan masyarakat, saya mendukung KPK itu harus kuat," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Novel Baswedan menjadi salah satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan dinonaktifkan dari tugasnya. Adapun kegiatan TWK ini diikuti 1.351 pegawai KPK dan 1.274 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dilantik sebagai ASN.
Pelantikan pegawai KPK ini sudah dilakukan pada Selasa 1 Juni lalu. Hanya saja, polemik terkait TWK ini masih terdengar.
Menurut penuturan para pegawai yang dinyatakan tidak lolos, ada sejumlah keganjilan dalam pelaksanaan asesmen ini. Termasuk, ada sejumlah pertanyaan yang dianggap melanggar ranah privat.
Para pegawai yang tak lolos ini, lantas melaporkan pelaksanaan TWK ke Komnas HAM. Selanjutnya, dibentuklah tim khusus yang dipimpin oleh dua komisioner yaitu Choirul Anam dan Sandrayati Moniaga untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam tes ini.
Selain menyampaikan laporan ke Komnas HAM, para pegawai ini juga melaporkan pimpinannya ke sejumlah pihak dari mulai Dewan Pengawas KPK hingga Ombudsman RI.