Pamer Hubungan dengan DPRD DKI, Pramono: Sangat-sangat Harmonis 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim hubungan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD saat ini cukup harmonis. Hal ini disampaikan Pramono dalam acara halalbihalal yang digelar DPRD DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Pramono menilai kekompakan tersebut menjadi faktor penting dalam jalannya pemerintahan hingga capaian kinerja daerah.

"Ini adalah acara yang sangat penting bagi saya dan Pak Wagub dan kami hadir. Karena kenapa kami hadir? Hubungan Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut saya hubungannya sangat-sangat harmonis," kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Maret.

Pramono mengaku kerap menyampaikan kepada banyak pihak, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD di Jakarta saat ini berbeda dengan kondisi pemerintahan di periode sebelumnya. Di mana, kerap terjadi perbedaan cara pandang politik antara eksekutif dan legislatif yang berbeda koalisi.

"Bahkan saya ketika bertemu dengan semua orang selalu mengatakan, biasanya DPRD kalau sama pemerintah daerah kan galak-galak banget. Kenapa hubungan ini bisa berjalan dengan baik?" ungkap Pramono.

Menurut Pramono, dukungan DPRD menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari berbagai capaian tata kelola pemerintahan di Jakarta, termasuk pertumbuhan ekonomi yang disebut melampaui angka nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita di tahun lalu 5,21 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen, enggak mungkin bisa dicapai tanpa support dukungan dari Bapak-Ibu Saudara-saudara sekalian," ucap dia.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah saat dana bagi hasil (DBH) dalam APBD 2026 dipangkas hingga Rp15 triliun. Dalam situasi tersebut, Pramono mengaku meminta DPRD untuk menjaga sejumlah pos anggaran prioritas.

Adapun tiga hal yang dimaksud mencakup anggaran pendidikan melalui KJP dan KJMU, belanja pegawai yang dialokasikan untuk aparatur sipil negara (ASN), serta bantuan sosial.

- https://voi.id/berita/567069/pm-spanyol-peringatkan-risiko-krisis-pangan-imbas-konflik-timur-tengah

- https://voi.id/berita/567067/as-izinkan-tanker-rusia-kirim-minyak-ke-kuba-lewati-blokade

- https://voi.id/berita/567065/australia-pangkas-pajak-bahan-bakar-redam-lonjakan-harga

[/see_alsoPramono menyebut, meski menghadapi tekanan anggaran, realisasi APBD tetap berjalan sesuai target. Ia juga menyinggung banyaknya penghargaan yang diterima Pemprov DKI dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita melalui masa yang tidak gampang dengan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Relatif APBD kita di tahun lalu hampir semua sesuai dengan target," tutur Pramono.

"Maka dengan demikian, mari kita jaga bersama. Untuk menjaga Jakarta tidak bisa hanya pemerintah Balai Kota atau DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk pemerintah pusat," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin turut menegaskan hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif sejauh ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ia menambahkan, DPRD tengah fokus mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang kekhususan Jakarta, khususnya terkait 15 kewenangan yang harus tetap berada di pemerintah daerah.

"Tentu setelah itu bagaimana kita meningkatkan produktivitas untuk bisa melayani warga Jakarta. Kami tertantang DPRD karena amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 19 yang berisi kekhususan Jakarta, ada 15 kekhususan yang harus kita kawal agar hak-hak pemerintah daerah tidak diambil oleh pusat," ujar Khoirudin.

Menurut Khoirudin, DPRD juga mengawal penyusunan sejumlah peraturan daerah (Perda) agar kewenangan eksekusi tetap berada di Pemprov DKI, termasuk dalam pengelolaan wilayah seperti Kepulauan Seribu yang saat ini bersinggungan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Dua wilayah itu walaupun geografinya punya kita, namun izin dan retribusinya menjadi hak kementerian. Kita cuma punya geografi. Kita ingin mengawal 15 Perda sebagai kekhususan Jakarta betul-betul hak eksekusi ada di Pemda DKI Jakarta," imbuhnya.