Perjanjian Dagang dengan AS, Prabowo: Bisa Ditinggalkan Jika Ancam Kepentingan Nasional
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
“Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujar Prabowo dalam tayangan “Prabowo Menjawab” dikutip dari Antara, Minggu, 22 Maret.
Menurut Prabowo, seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah. Salah satu poin utama dalam kerja sama itu adalah penurunan tarif perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen.
Ia menyebut Indonesia juga memperoleh perlakuan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk adanya klausul penyesuaian dalam perjanjian.
“Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo.
Klausul tersebut, lanjutnya, memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang apabila di kemudian hari perjanjian dinilai merugikan kepentingan domestik. Ia juga menegaskan keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.
Dari sisi perdagangan, Indonesia disebut memperoleh keuntungan signifikan. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional mendapatkan akses pasar ke Amerika Serikat dengan tarif nol persen.
Produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas tersebut. Penghapusan hambatan tarif dinilai akan memberikan keuntungan bagi produsen dan eksportir nasional.
Terkait perbandingan dengan negara lain, Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan dan tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain dalam membatalkan perjanjian dagang tanpa perhitungan matang.
Baca juga:
Ia memastikan setiap kebijakan diplomasi ekonomi yang diambil pemerintah akan selalu didasarkan pada kepentingan dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.