Prabowo di US Chamber: Kartel Ilegal Ancaman Kedaulatan, Trade Deal AS Dikebut

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membawa dua agenda ke panggung Business Summit US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu 18 Februari waktu setempat yakni urusan Gaza dan urusan dagang. Ia menyebut hadir atas undangan Presiden Amerika Serikat untuk pertemuan resmi pertama Board of Peace yang dibentuk untuk menangani implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza.

Pada saat yang sama, Prabowo mengatakan ia datang untuk “menyelesaikan perjanjian perdagangan besar” Indonesia–Amerika Serikat.

“Bagi para pemimpin bisnis, kepastian adalah hal yang sangat penting,” kata Prabowo dalam pidatonya. Ia menilai kesepakatan itu memberi sinyal bahwa kedua negara memilih memperdalam kerja sama ekonomi, akses pasar, dan kepastian bagi dunia usaha.

Namun Prabowo tidak menutup-nutupi titik lemah di dalam negeri yang kerap menjadi soal utama investor yaitu tata kelola dan penegakan hukum. “Kami memiliki kelemahan… masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah,” ujarnya. Ia menyinggung penyelundupan, pertambangan ilegal, illegal fishing, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di hutan lindung. “Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal,” tegasnya.

Prabowo menautkan hal itu dengan stabilitas. Ia menyatakan tidak ada investor yang mau masuk ke atmosfer “ketidakpastian” dan menekankan pentingnya supremasi hukum serta pemerintahan yang bersih sebagai fondasi iklim investasi.

Pidato itu juga memuat sinyal politik domestik yang tajam. Prabowo mengaku kebijakan efisiensi memicu penolakan.

“Memang tidak mudah di awal. Bahkan ada demonstrasi yang menentang saya. Tapi menurut saya, itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia, ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah. Saya tidak tahu siapa yang membayar demonstrasi itu, tapi itu cukup menyedihkan,” kata Presiden Prabowo Subianto.