Pramono Klaim MBG Berkontribusi Turunkan Angka Ketimpangan Ekonomi di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang peran terhadap penurunan ketimpangan ekonomi di Jakarta. Klaim itu disampaikan Pramono dengan merujuk pada indikator ekonomi terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Pramono menyebut, secara umum kinerja ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat berada di atas rata-rata nasional, dengan capaian 5,21 persen secara tahunan, dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.

Namun, menurut Pramono, indikator yang paling menggembirakan bukan semata pertumbuhan ekonomi, melainkan perbaikan pada aspek kesejahteraan yang selama ini sulit bergerak, khususnya ketimpangan dan persoalan gizi.

"Yang paling menggembirakan buat saya pribadi adalah indikator yang menyangkut tentang, yang berkaitan dengan gizi, menunjukkan kebaikan," kata Pramono saat acara penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 Februari.

Ia menyoroti pergerakan gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran dan pendapatan warga Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat dan melebar. Namun, dalam periode terakhir, angka ketimpangan ini menunjukkan penurunan.

"Gini ratio-nya yang selama ini enggak pernah turun, melebar dari 0,39 terus menjadi 0,441, naik terus. Ini sudah berlangsung lama. Sekarang mulai turun. Saya yakin, besar atau kecil, ini pasti kontribusi bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Badan Gizi," ungkap Pramono.

Selain ketimpangan, Pramono juga menyinggung sejumlah indikator sosial lain yang dinilainya membaik, mulai dari penurunan stunting dan kemiskinan hingga meningkatnya kesempatan kerja.

Lebih lanjut, Pramono memandang, pengelolaan sistem pendidikan di Jakarta saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah lain. Sebab, selama ini, Pemprov DKI menyalurkan bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Sekolahnya ditanggung oleh pemerintah DKI, kemudian masih ada insentif lainnya. Hal yang menyangkut gizi tadi, dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional," tutur Pramono.

"Jadi kalau di Jakarta ini, saya yakin sekarang ini opportunity orang untuk bisa hidup lebih baik itu terbuka lebar," lanjutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta menurun pada September 2025. Penurunan ini terjadi seiring dengan membaiknya tingkat kemiskinan di Ibu Kota.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto menyampaikan, gini rasio Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 0,423. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 0,441 atau menurun 0,018 poin.

Ia menjelaskan, penurunan gini rasio menunjukkan jarak pengeluaran antara kelompok penduduk berpendapatan tinggi dan rendah semakin menyempit.

"Hal ini berarti gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin sempit. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di semua kelompok masyarakat," kata Kadarmanto dalam keterangan persnya, Kamis, 6 Februari.

Distribusi pengeluaran penduduk juga menunjukkan perbaikan. Pada September 2025, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah meningkat menjadi 16,97 persen. Angka ini naik 0,86 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 16,12 persen.

Meski membaik, ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada dalam kategori sedang jika mengacu pada klasifikasi Bank Dunia.