PPP Bengkulu Berselisih, 8 DPC Anggap Muswil Tak Sesuai Administrasi Partai
JAKARTA - Internal pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Bengkulu goyang. Sebanyak delapan DPC PPP di Bengkulu memutuskan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Bengkulu Tahun 2026.
Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah Fepi Suheri menilai dualisme kepemimpinan di kepemimpinan pusat mengakibatkan perintah muswil tidak sesuai aturan partai.
"Kami memastikan tidak akan menghadiri muswil karena pelaksanaannya belum sesuai dengan administrasi partai yang sah," katanya di Bengkulu, Kamis, disitat Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah ketua dan sekretaris DPC, atau 8 dari 10 DPC yang ada di Bengkulu. Mereka menegaskan sikap bersama terkait pelaksanaan muswil DPW PPP Bengkulu pada 5 Februari 2026.
Para pengurus DPC menyebut kebingungan di tingkat daerah muncul akibat persoalan kepemimpinan di tingkat pusat. Kondisi itu dinilai membuat DPC berada dalam posisi sulit dalam menentukan sikap terhadap agenda organisasi partai.
Sebagai bagian dari struktur partai, DPC menegaskan tetap berkomitmen patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi. Namun mereka mempertanyakan arah loyalitas kader di tengah konflik internal yang terjadi.
Mayoritas DPC yang hadir menegaskan hanya akan tunduk dan loyal kepada Partai Persatuan Pembangunan secara institusional, bukan kepada salah satu kubu. Mereka hanya mengakui kepemimpinan ketua umum dan sekretaris jenderal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI 6 Oktober 2025.
Baca juga:
DPC PPP Bengkulu juga menyatakan hanya akan mengikuti muswil apabila perintah pelaksanaannya ditandatangani secara bersamaan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dalam kerangka administrasi partai yang sah. Mereka menekankan tidak menolak muswil, tetapi menginginkan pelaksanaannya sesuai aturan organisasi.
Selain itu, para pengurus meminta elite partai menghadirkan suasana yang sejuk dan penuh kebersamaan agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat akar rumput. Mereka berharap tidak ada pihak yang saling mengklaim paling benar dalam konflik internal partai.
Fepi menegaskan sikap tersebut bukan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak, melainkan wujud kepatuhan terhadap kepengurusan yang sah secara hukum dan organisasi. Ia juga menyatakan harapan agar PPP kembali fokus bergerak dan berbuat untuk bangsa sesuai tujuan awal pendirian partai.