Indonesia Terpilih Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kemlu RI: Cermin Dukungan dan Kepercayaan
JAKARTA - Penetapan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh negara-negara Asia-Pasifik, mencerminkan dukungan serta kepercayaan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia.
Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) di Dewan HAM PBB sepakat menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal presiden dewan untuk periode tahun 2026. Nantinya, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
"Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota Asia-Pacific Group yang telah menominasikan indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026," kata Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan video, Rabu (24/12).
"Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan serta kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global, termasuk rekam jejak indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia," tandasnya.
Sebelumnya Yvonne mengatakan kepada VOI.id, karena presiden dewan periode 2026 berasal dari kawasan Asia-Pasifik, maka pemilihan dilakukan di internal APG yang dipimpin Iran dan hasilnya diajukan di Organizational Session Dewan HAM.
"Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Sesuai mekanisme rotasi kawasan, APG memperoleh giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026," terang Yvonne.
Baca juga:
- Kemlu RI: Kebebasan Berekspresi Tidak Dapat Digunakan Sebagai Pembenaran Merendahkan Negara Lain!
- Kemlu RI Adukan Secara Resmi Ulah Bonnie Blue di Depan KBRI London ke Otoritas Inggris
- Indonesia Terpilih Sebagai Presiden Dewan HAM, Hikmahanto: Semakin Dipercaya Masyarakat Internasional
- Otoritas Israel Umumkan Rencana Pembangunan 1.200 Unit Hunian di Beit El Tepi Barat
Diplomat yang pernah berdinas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York ini menambahkan, penetapan Presiden Dewan HAM mendatang akan bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan Ham PBB.
"Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif serta berorientasi pada dialog dan kerja sama," urai Yvonne.
"Pemerintah indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral, demi pemajuan dan pelindungan HAM bagi semua," pungkas Yvonne.