Komisi X DPR Ajak Masyarakat Baca dan Kritisi Buku Baru Sejarah Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengajak masyarakat untuk membaca dengan cermat Buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan. Lalu juga mempersilakan masyarakat untuk menelaah dan mengkritisi isi buku tersebut. 

Menurut Lalu, kehadiran buku ini merupakan bagian penting dari upaya memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Karena itu, ia mempersilakan publik, akademisi, sejarawan, maupun pemerhati pendidikan untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka mengenai buku sejarah Indonesia yang baru.  

“Silakan masyarakat membaca dan menelaah Buku Sejarah Indonesia yang baru. Jika ada kritik, masukan, atau catatan, itu justru penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Senin, 15 Desember. 

Legislator PKB dari Dapil NTB itu pun menegaskan, apabila dalam buku tersebut ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan, atau penafsiran sejarah yang kurang tepat, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan wajib melakukan revisi.

“Kesalahan dalam penulisan buku adalah hal yang wajar. Tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan revisi jika memang ditemukan kekeliruan,” tegas Lalu. 

Lalu mengingatkan, sikap terbuka terhadap kritik merupakan cerminan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat. Menurutnya, revisi buku sejarah justru menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta, Minggu, 14 Desember. Peluncuran dilakukan bertepatan dengan penetapan Hari Sejarah Nasional, menandai pembaruan besar penulisan sejarah Indonesia yang sudah lama tidak dilakukan secara komprehensif.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akademik untuk memperkaya narasi sejarah Indonesia dengan temuan riset terbaru. Pemerintah, kata dia, tidak ikut campur dalam isi dan metodologi. Peran negara dibatasi sebagai fasilitator.

“Dalam dua dekade terakhir, banyak temuan sejarah dan arkeologi yang belum terintegrasi. Buku ini menjawab kebutuhan itu,” kata Menbud Fadli Zon.

Buku ini terdiri dari 10 jilid utama dan satu jilid faktaneka, dengan total 7.958 halaman. Proses penulisan berlangsung selama satu tahun dan melibatkan 123 penulis dan editor dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga non-perguruan tinggi. Penulisannya dirancang bukan sebagai buku teks, melainkan narasi dinamika perjalanan bangsa Indonesia.