Adhi Karya Bidik Proyek Kereta Api di Filipina, Targetnya Bisa Dikerjakan di 2022

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk tak hanya menyasar pasar konstruksi dalam negeri. Perusahaan pelat merah ini juga akan fokus pada pasar konstruksi di luar negeri. Salah satunya proyek yang dibidik adalah perkeretaapian di Filipina.

Direktur Operasional 2 Adhi Karya, Pundjung Setya Brata mengatakan pasar di luar negeri akan sesuaikan dengan strategi jangka panjang perseroan. Adapun strategi jangka panjang perseroan adalah dalam pembangunan konstruksi kereta api.

"Adhi Karya saat ini sudah dinobatkan sebagai champion di railway engineering constructions. Sehingga untuk pasar luar negeri pun dari produknya yang akan kami kejar juga dari sisi railway engineering constructions," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 25 Mei.

Terkait wilayah atau geografis dari pasar konstruksi luar negeri yang akan disasar Adhi Karya, kata Pundjung, adalah pasar di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara.

"Utamanya yang saat ini sedang banyak proyek perkeretaapian adalah di Filipina, saat ini kita akan mengikuti 6 paket pekerjaan railway commuter line di Filipina yaitu Calamba Extension di situ ada enam paket dan tendernya di tahun ini dengan harapan bahwa tahun depan kita setidaknya mendapatkan satu kontrak bidang railway di Filipina di tahun 2022," kata dia.

Diketahui, hingga bulan April 2020, emiten BUMN kontruksi berkode ADHI ini mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp3,6 triliun di luar pajak. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada April 2021, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 89 persen.

Tak hanya itu, ADHI juga memperoleh kontrak di bidang properti sebesar 10 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek Gedung sebesar 29 persen, jalan dan jembatan sebesar 29 persen, serta proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalan kereta api, dan proyek-proyek EPC sebesar 42 persen.

Adapun, berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 70 persen, BUMN sebesar 22 persen, sementara swasta/lainnya sebesar 8 persen.