Penetapan Penjabat Ketum PBNU Dibahas dalam Pleno pada 9 Desember 2025

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025. Salah satu agendanya membahas penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.

"Insyaallah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Prof Moh. Mukri melalui keterangan di Jakarta, Antara, Jumat, 5 Desember. 

Mukri menjelaskan rapat yang dijadwalkan akan dihadiri secara lengkap oleh seluruh unsur kepengurusan PBNU yaitu Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU itu merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan ketua umum adalah keputusan final dan mengikat. Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU.

Mukri mengimbau kepada seluruh warga nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Lebih lanjut, Forum Bhindereh Nusantara (Forbhinu) menegaskan dukungan penuh terhadap langkah jajaran Syuriah PBNU dalam menyikapi dinamika internal yang tengah berlangsung di tubuh PBNU.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forbhinu Ahrori Dhofir menekankan bahwa Syuriyah PBNU adalah lembaga tertinggi yang diberi amanah dan otoritas oleh organisasi Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, keputusan Syuriah bersifat final dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

"Jika keputusan Syuriyah tidak konsisten, maka akan menjadi preseden buruk bagi roda organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, kewibawaan Syuriyah harus dijaga dan dihormati oleh seluruh pihak," ujarnya.

Ahrori menyatakan bahwa Forbhinu mendukung penuh keputusan Syuriyah PBNU, termasuk rencana pengumuman Pj Ketum PBNU untuk disampaikan dalam waktu dekat.

Ia memohon kepada seluruh kiai dan ulama pengurus NU di semua tingkatan untuk selalu tunduk dan patuh kepada keputusan Syuriah PBNU demi menjaga marwah organisasi, sekaligus mengajak para pengasuh pondok pesantren untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan turut mengawal keputusan Syuriah PBNU agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu.

"Dalam situasi seperti ini, ketenangan, kepatuhan, dan kebersamaan adalah kunci. Mari kita serahkan urusan organisasi kepada para ulama yang telah diberi amanah, sambil terus menjaga ukhuwah dan memohon perlindungan kepada Allah SWT," tutur Ahrori Dhofir.