Tak Ada Insentif Otomotif di 2026 Bisa Bikin Investor Hengkang dan Banyaknya PHK
JAKARTA - Kondisi pasar mobil baru di Indonesia sepanjang 2025 cukup jatuh bangun, hal ini mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mengusulkan pemberian insentif buat periode 2026. Namun, di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, menegaskan bawah tahun depan tak perlu ada insentif untuk industri otomotif.
Kemenperin menegaskan bahwa industri otomotif nasional sedang membutuhkan intervensi nyata berupa insentif untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir. Ini demi menjaga utilisasi produksi, melindungi investasi, menahan potensi PHK, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tengah perubahan dinamika pasar.
Kemenperin mencatat, penjualan kendaraan listrik (EV) memang meningkat signifikan pada periode Oktober–Januari 2025. Namun lonjakan ini sebagian besar disumbang oleh model impor.
Dari total penjualan 69.146 unit kendaraan listrik pada 2025, sekitar 73 persen merupakan EV impor yang nilai tambah serta penyerapan tenaga kerjanya justru terjadi di negara lain. Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional yang diproduksi di dalam negeri, dan selama ini menjadi pilar pasar terus mengalami penurunan tajam.
“Jadi, keliru jika kita menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu. Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 2 Desember.
Baca juga:
"Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” lanjutnya.
Febri turut menepis anggapan bahwa maraknya pameran otomotif menjadi bukti kekuatan industri. Menurutnya, banyaknya gelaran pameran justru menunjukkan upaya keras pelaku industri untuk menjaga permintaan di tengah penurunan pasar.
“Banyaknya pameran otomotif di berbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK,” jelasnya.
Gaikindo mencatat bahwa penjualan wholesales Januari–Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurut Febri, kondisi tersebut berisiko menekan utilisasi pabrik, mengganggu arus investasi, dan mengancam keberlanjutan lapangan kerja.
“Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” ujarnya.
Dorongan agar pemerintah segera memberikan insentif juga datang dari komunitas otomotif. Founder Xpander Mitsubishi Owners Club (X-MOC) Sonny Eka Putra, menilai insentif semestinya disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen.
“Kalau saya ngeliatnya case by case. Ini sebetulnya juga berlaku untuk mobil listrik. Maksudnya insentif itu diperlukan untuk mobil kalangan menengah ke bawah biar tepat sasaran. Kalau yang di segmen atas itu nggak wajib malah,” katanya.
"Mobil hybrid saja sebetulnya harganya biasanya lebih mahal. Baru yang kemarin keluar Veloz harganya di bawah Rp300 juta. Tapi yang pasti mobil menengah ke atas itu memang jangan sampai ada insentif, karena dianggap mereka (konsumen) mampu membeli,” imbuhnya.
Kemenperin menegaskan, insentif ke depan akan diarahkan kepada segmen kelas menengah ke bawah dan berbasis nilai TKDN. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan daya beli, memperbaiki iklim industri, sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja di sektor otomotif nasional.