Ajudan Kremlin Sebut Rencana Perdamaian di Ukraina yang Diajukan Uni Eropa Tidak Konstruktif

JAKARTA - Juru bicara Kepresidenan Rusia Yuri Ushakov pada Hari Senin mengatakan, Kremlin mengetahui rencana perdamaian perang di Ukraina versi Uni Eropa, mengatakan tinjauan singkat terhadap ketentuan-ketentuannya menunjukkan rencana tersebut tidak konstruktif.

"Mengenai proposal yang beredar: pagi ini, kami mengetahui sebuah rencana Eropa yang, sekilas, tampak sama sekali tidak konstruktif dan tidak sesuai bagi kami," ujar Ushakov, melansir TASS 25 November.

Sehari sebelumnya, Amerika Serikat dan Ukraina melakukan konsultasi mengenai rencana perdamaian 28 poin Washington.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggambarkan pertemuan tersebut sebagai "yang paling produktif" sejak awal konflik.

Sementara, media Ukraina melaporkan Washington dan Kyiv mencapai konsensus mengenai sebagian besar aspek rencana tersebut.

Menlu Rubio mencatat Negeri Paman Sam setuju untuk memisahkan negosiasi mengenai integrasi Ukraina ke Eropa dan negosiasi mengenai keanggotaannya di NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).

Sumber-sumber media Barat mengindikasikan rancangan awal rencana perdamaian AS mengusulkan pencabutan keanggotaan NATO oleh Ukraina dan komitmen aliansi tersebut untuk tidak melanjutkan integrasi Kiev.

Rancangan tersebut juga menyerukan pengakuan oleh Washington dan negara-negara lain atas kedaulatan Rusia atas Krimea dan Donbass, penarikan pasukan Ukraina dari Republik Rakyat Donetsk, pengakuan resmi bahasa Rusia di Ukraina, pembatasan jumlah militer Ukraina, dan pencabutan sanksi anti-Rusia.

Para pemimpin Uni Eropa menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan proposal Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Jerman, Prancis, dan Inggris mengajukan rancangan proposal penyelesaian mereka sendiri untuk Ukraina, yang teks lengkapnya dipublikasikan oleh Reuters.

Rencana troika Eropa tersebut mengizinkan aksesi Ukraina ke NATO dan penempatan pasukan NATO di tanah Ukraina di bawah komando nasional. Selain itu, Eropa menganjurkan angkatan bersenjata sebanyak 800.000 personel selama masa damai. Sebagai imbalannya, Rusia ditawari kesempatan untuk "melanjutkan diskusi keamanan."