Menlu AS Optimis Dewan Keamanan Rampungkan Resolusi Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio optimis Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelesaikan resolusi terkait mandat Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza, Palestina.
Pernyataan Menlu Rubio muncul setelah Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan draft baru resolusi tersebut sedang disusun oleh para pejabat di New York, Amerika Serikat.
"Kami merasa optimistis hal itu akan terwujud," kata Menlu Rubio, melansir The National 13 November.
"Saya pikir kami membuat kemajuan yang baik dalam hal bahasa resolusi dan semoga kami akan segera menindaklanjutinya," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menlu Mesir dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Ankara mengatakan, resolusi baru tengah dibahas, menekankan pentingnya kejelasan mandat dan detail untuk melindungi rakyat Palestina.
"Di New York, draft baru sedang dipersiapkan," ujar Menlu Abdelatty.
"Unit-unit tertentu akan dibentuk dan mandat mereka perlu dijelaskan dengan jelas," lanjutnya, merujuk pada pasukan keamanan.
"Kita perlu menyempurnakan detail ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina," tandas Menlu Mesir.
Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak merinci apakah rancangan resolusi baru tersebut sepenuhnya berbeda dari versi yang diedarkan sebelumnya oleh AS.
Pekan lalu, AS mengedarkan draft pertama resolusi DK PBB yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi.
Draft tersebut dibagikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, serta mitra regional seperti UEA, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.
Baca juga:
Diketahui, Presiden AS Donald Trump meluncurkan rencana gencatan senjata 20 poin pada Bulan September yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.
Tahap pertama membantu mewujudkan gencatan senjata di daerah kantong yang dilanda perang tersebut pada 10 Oktober, dan pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina.
Tahap kedua berfokus pada pelucutan senjata Hamas dan pemerintahan Gaza di masa depan, poin-poin krusial yang menyebabkan perundingan gencatan senjata sebelumnya gagal.
Rencana tersebut juga mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu menjaga gencatan senjata dan keamanan di daerah kantong tersebut. Mandat pasukan tersebut akan diberikan melalui pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB.