DPRD DKI Akui Ada Pengurangan Anggaran Subsidi Transportasi, Tarif Transjakarta Naik Tahun Depan?
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengaku terdapat rencana pengurangan anggaran subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) dalam penyusunan rancangan APBD (RAPBD) tahun 2026.
Taufik mengaku, pengurangan nominal subsidi transportasi di Jakarta tahun depan dilakukan imbas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencakup dana bagi hasil (DBH) hingga Rp15 triliun.
"Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ya ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Ya, kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 4 November.
Namun, Taufik belum bisa memastikan berapa penurunan anggaran subsidi transportasi untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada tahun depan. Mengingat, pembahasan RAPBD saat ini masih berjalan.
Yang jelas, sejumlah anggaran yang diambil dari pengurangan subsidi transportasi akan digunakan untuk menambal kebutuhan alokasi anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat luas.
"Kita potong untuk kegiatan yang lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain," ujar Taufik.
Meski ada pengurangan subsidi, Taufik menegaskan DPRD dan Pemprov DKI belum memastikan apakah tarif subsidi Transjakarta akan resmi dinaikkan pada tahun depan.
DPRD, lanjut Taufik, masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hasil kajian kenaikan tarif Transjakarta berdasarkan analisis kemampuan maupun kemauan penumpang membayar (ability to pay-willingnes to pay) tarif Transjakarta bila dinaikkan.
"Jadi, memang ada pengurangan subsidi, kita geser-geser, tapi tarif Transjakarta belum naik. Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan. Kalau kajiannya sudah lengkap, baru kita naikkan," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membeberkan nilai keekonomian tarif layanan Transjakarta jika tak disubsidi oleh Pemprov DKI. Diketahui, tarif Transjakarta yang dibayarkan tiap penumpang sebesar Rp3.500 sekali perjalanan.
Sementara, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) sebesar Rp9.700 per tiket.
"Subsidinya Rp9.700. Lalu ditambah Rp3.500 tarifnya (yang dibayar penumpang). Jadi, nilai keekonomiannya Rp13.000," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 29 Oktober.
Selama ini, total biaya operasional yang dapat ditutup dari pendapatan tarif layanan Transjakarta hanya 14 persen sehingga beban subsidi Transjakarta yang ditanggung APBD sebesar 86 persen.
Angka ini semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana, cost recovery layanan Transjakarta masih bisa meng-cover 34-35 persen beban operasional.
Baca juga:
Karena itu, Syafrin mengakui kenaikan tarif makin dibutuhkan karena beban subsidi transportasi yang digelontorkan dari APBD semakin besar. Ditambah, saat ini Jakarta terdampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TK) yang mencakup dana bagi hasil (DBH) hingga Rp15 triliun.
"Sekarang kita terkoreksi dengan pemotongan DBH, sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta. Ini tentu yang harus dipahami masyarakat," jelas Syafrin.