Vietnam Larang Penggunaan Motor Bensin di 2026, Jepang Langsung Bereaksi
JAKARTA - Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor bermesin bensin di tahun depan. Kebijakan tersebut langsung mendapat reaksi dari Jepang dan juga beberapa produsen terkemuka di negara tersebut.
Seperti dilansir dari Reuters, Sabtu, 25 Oktober, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan tahun 2026. Hal itu merupakan upaya negara tersebut untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi.
Pembatasan yang lebih luas akan diberlakukan pada tahun 2028 dan larangan tersebut diperkirakan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut. Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi langsung mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam.
Pihaknya menyatakan bahwa larangan mendadak tersebut dapat berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung. Pekerja di dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang bisa-bisa di-PHK akibat kebijakan tersebut.
Serta mengganggu pasar senilai 4,6 miliar dolar yang didominasi oleh Honda. Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam untuk mempertimbangkan "peta jalan yang tepat" untuk elektrifikasi yang akan mencakup periode persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap.
Baca juga:
Diketahui, pasar sepeda motor di Vietnam adalah salah satu yang terbesar di dunia. Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80 persen dari populasi negara yang berjumlah 100 juta jiwa itu, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.
Kelompok dagang utama untuk produsen sepeda motor asing di Vietnam, yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki, mengirimkan suratnya sendiri kepada pemerintah Vietnam pada Juli lalu. Merek memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat mengakibatkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan.
Produsen mengatakan larangan tersebut dapat menimbulkan "dampak meluas" terhadap ratusan ribu pekerja dan menyebutkan potensi gangguan bagi hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.
Mereka mendesak penerapan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun untuk memberikan waktu bagi mereka menyesuaikan jalur produksi sementara jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan diperluas.
Kabarnya, para pejabat Vietnam sejauh ini menolak untuk menindaklanjuti permintaan dari pemerintah dan produsen Jepang. Menanggapi kekhawatiran tentang peralihan ke kendaraan listrik, Perdana Menteri Chinh menyampaikan kepada para eksekutif Jepang bahwa pengurangan emisi merupakan isu global yang membutuhkan upaya bersama untuk memilih solusi paling optimal dengan peta jalan yang sesuai.
Honda yang pada tahun lalu berhasil menjual 2.6 juta motor di Vietnam, kemungkinan mempertimbangkan untuk mengurangi produksinya. Salah satu sumber dari pabrikan asal Jepang itu juga mengatakan pihaknya memantau situasi dengan cermat, tetapi tidak berencana menutup pabrik.
Honda sendiri memiliki empat pabrik di Vietnam, hampir semua sepeda motor yang dijualnya di Vietnam dan di tempat lain menggunakan bahan bakar bensin. Namun, mereka juga menawarkan model CUV e: dan ICON e: bertenaga baterai di negara tersebut.