Kepala BP BUMN akan Dipilih Langsung Prabowo
JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN akan dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang siapapun yang dipilih menjadi hak prerogatif presiden.
“Itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 26 September.
Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Penurunan status ini menjadi salah satu poin perubahan dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN.
Supratman bilang begitu revisi UU disahkan maka Kementerian BUMN akan otomatis turun berubah menjadi BP BUMN. Dia bilang proses transisi perubahan akan disiapkan oleh Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.
“Begitu (revisi UU BUMN) diparipurnakan setelah diundangkan otomatis secara kelembaganya nanti akan disiapkan oleh MenPAN-RB nanti akan menyiapkan prosesnya bersama dengan Pak Mensesneg untuk diharmonisasi di Kementerian Hukum nanti ya,” katanya.
Selain itu, Supratman juga menjelaskan BP BUMN tidak setara dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Supratman mengatakan dalam revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (BUMN) perbedaan antara BP BUMN dan Danantara Indonesia dibuat sangat jelas.
“Beda dong, beda. Kalau ini (BP BUMN) kan fungsinya regulator, Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan operatornya. Untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BP Danantara,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 26 September.
Baca juga:
Kemudian, sambung Supratman, BP BUMN maupun Danantara sama-sama merupakan pemegang saham perusahaan pelat merah.
Namun, BP BUMN menjadi pemegang saham seri A dwiwarna 1 persen, sementara Danantara sebagai pemegang seham seri B yang 99 persen.
“Tugas dan fungsinya (BP BUMN) itu kurang lebih sama dengan Kementerian BUMN yang lalu. Di mana di sana dia pemegang seham seri A Dwi Warna 1 persen, tetapi itu akan menentukan menyangkut soal penyelenggaraan RUPS dan lain-lain sebagainya,” jelasnya.