Sri Mulyani Tegaskan Aksi Demontrasi Ganggu Stabilitas Ekonomi dalam Memori Hari Ini, 24 September 2019

JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 24 September2019, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan aksi demonstrasi #reformasiDikorupsi berpotensi ganggu stabilitas ekonomi. Kondisi itu membuat Sri meminta jajaran pemerintahan terkait segera menyelesaikan tuntutan mahasiswa.

Sebelumnya, upaya pemerintah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terlihat. KPK ingin ditempatkan dalam rumpun eksekutif. Artinya, independensi KPK akan jadi pertanyaan di masa yang akan datang. Kondisi itu buat mahasiswa bergerak.

Kehadiran KPK membawa angin segar dalam penagakan hukum di Indonesia sedari 2002. Lembaga antirasuah itu bertindak memberantas pencuri duit rakyat. Jumlah kasus yang ditangani KPK kian meningkat.

KPK bahkan beranggapan bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) koruptor jika personelnya ditambah. Kondisi itu sempat mendapatkan dukungan dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia berjanji untuk memperkuat KPK.

Belakangan kekuasaan Jokowi justru jadi benalu. Pemerintahan Jokowi justru ingin melemahkan KPK. Tugas-tugas KPK sebagai pemberantasan korupsi ingin dibatasi. Wacana itu hadir dalam rencana pemerintah yang ingin revisi Undang-Undang KPK.

Revisi itu membuat independensi pegawai KPK mulai terancam. KPK dipaksa masuk ke rumpun eksekutif. Kondisi itu membuat independensi KPK jadi pertanyaan di masa yang akan datang. Kondisi itu membuat KPK bak dimatikan secara perlahan.

KPK bukan lagi alat negara melawan koruptor. Namun, KPK seraya dibuat untuk mengamankan kelompok tertentu saja. Kondisi itu membuat mahasiswa geram. Mereka menganggap korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Suatu kehajatan yang dapat mengganggu hajat hidup orang banyak. Kondisi itu membuat segenap mahasiswa di berbagai wilayah mulai turun ke jalan dalam aksi bertajuk #reformasiDikorupsi sedari awal September 2019. Aksi itu juga ikut memprotes revisi dan pembentukan Undang-Undang lainnya yang berpotensi rugikan rakyat.

"Saya melihat ini bisa jadi peringatan, karena ada sesuatu yang bisa menyatukan. Belum lagi misalnya beberapa UU yang strategis yang secara kebut-kebutan mau diselesaikan di penghujung jabatan anggota DPR," ungkap pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Heryanto sebagaimana dikutip laman BBC, 24 September 2019.

Aksi #reformasiDikorupsi menjalar ke mana-mana. Mereka yang turun ke jalan bejibun. Kondisi itu dianggap Sri Mulyani tak baik pada 24 September 2019. Menkeu itu memandang aksi demo dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Sri menganggap aksi demonstrasi yang terus berlangsung buat investor takut menanamkan modal. Keran investasi pun terancam terganggu. Sri lalu meminta segenap jajaran pemerintah untuk bisa duduk bersama menyelesaikan masalah. Opsi itu dianggap lebih ampuh dibanding demo yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

"Kita harap dalam situasi saat ini tentu stabilitas politik akan segera pulih ya. Karena memang di dalam dan luar negeri sekarang ini kan ada beberapa risiko yang sudah saya sampaikan beberapa kali. Dan selama ini kan seperti yang saya sampaikan semenjak April hingga Agustus 2019, kemarin kita cukup banyak capital inflow ke Indonesia.”

"Situasi sekarang perlu untuk kita menjaga kembalikan momentum dan stabilitas, sehingga kita juga lebih fokus risiko yang berasal dari luar. Saya harap hal-hal yang jadi pemicu bisa dibahas melalui proses politik yang ada sehingga tidak ada dampak sentimen yang lebih luas," ujar Sri sebagaimana dikutip laman Kumparan, 24 September 2019.