Komisi XI DPR Setujui Anggaran Bappenas 2026 Sebesar Rp2,59 Triliun
JAKARTA - Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp2,59 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 3 September.
“Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN Tahun 2026 sebesar Rp2,59 triliun,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan anggaran tersebut akan terbagi ke dua program utama yakni program dukungan manajemen sekitar Rp1,53 triliun dan program perencanaan pembangunan nasional Rp1,07 triliun.
“Dari pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,59 triliun, dan anggaran ini terbagi menjadi dua program utama, yaitu program perencanaan pembangunan sebesar Rp1,7 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun,” ujar Rachmat dalam rapat.
Berdasarkan bahan paparan, program dukungan manajemen mencakup pembayaran gaji dann juga tunjangan kinerja Rp619,4 miliar; sewa gedung Rp330 miliar; operasi pegawai Rp36 miliar serta dukungan pelayanan Rp542,3 miliar.
Sedangkan, anggaran program perencanaan pembangunan nasional akan digunakan untuk berbagai tugas Bappenas. Seperti, pengawalan percepatan pertumbuhan ekonomi, dan koordinasi pencapaian SDGs.
Termasuk juga program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan sekolah unggul.
Baca juga:
“Anggaran ini juga untuk membiayai fungsi satu data SDGs serta pengawalan program hasil terbaik cepat, termasuk kartu sejahtera,” ucapnya.
Rachmat juga bilang Bappenas bakal terus mendukung trisula pembangunan Presiden Prabowo yakni penurunan kemiskinan, pengembangan SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Rachmat mengatakan penurunan jumlah orang miskin adalah salah satu tugas penting, di mana dalam program ini mulai dari penyusunan tata kelola data, penyusunan peta jalan menuju Indonesia sejahtera, hingga penyusunan grand design graduasi kemiskinan menuju sejahtera, dan termasuk juga digitalisasi pendidikan.
“Dan juga dalam peta jalan ini, masuk dalam programnya adalah program-program lain yang menjadi penunjangnya,” katanya.
Sementara untuk pengembangan SDM, Rachmat bilang Bappenas menyiapkan peta jalan pendidikan, kerangka kebijakan riset nasional, dan peta pendanaan serta pemenuhan gizi nasional.