Immanuel Ebenezer alias Noel

Immanuel Ebenezer, atau Noel, menjadi pejabat pertama di kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu ditetapkan tersangka pemerasan terkait pungutan liar sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tidak menunggu lama, Prabowo langsung mencopotnya. Tegas, cepat, tapi juga menyisakan luka politik. Belum setahun memimpin, seorang pembantu Presiden tersandung kasus klasik: korupsi.

Di depan kamera, Noel tampil progresif. Ia rajin melakukan inspeksi mendadak. Kamera media merekam aksinya menggerebek balai latihan kerja atau menegur pejabat bawahan. Ia bahkan vokal soal hukuman mati bagi koruptor. Tragisnya, ia justru ditangkap KPK ketika namanya masuk agenda bicara tentang pemberantasan korupsi. Ia mengetahui praktik pemerasan dan diduga meminta bagian dari pungutan kotor itu.

Kontradiksi ini telak. Pejabat yang tampil seolah melawan pembusukan, ternyata bagian dari sistem busuk. Kasus Noel menelanjangi satu hal penting. Sidak hanya panggung pencitraan tapi tidak disertai kerja substansial.

Pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menyebut kasus Noel sebagai ironi sekaligus peringatan keras bagi Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menilai Noel lebih sibuk dengan sidak agar terlihat bekerja, tapi tidak memperbaiki akar masalah. Pengawasan internal yang rapuh.  Bahwa diduga minta jatah. Pungli K3 bukan cerita baru. Pengusaha sudah lama mengeluh dipalak, prosesnya tidak transparan, biaya di luar aturan. Alih-alih dibenahi dengan sistem digital, praktik itu malah dilanggengkan.

Presiden Prabowo Subianto bereaksi cepat. Ia memecat Noel dan memperingatkan seluruh anggota kabinet Merah Putih. Jangan coba-coba korupsi. Sikap ini konsisten dengan janji kampanye, tapi publik menuntut lebih. Tindakan simbolis tidak cukup. Reformasi kelembagaan dan pembongkaran jaringan rente adalah pekerjaan besar yang menunggu.

Karier Noel sebenarnya luar biasa. Dari sopir ojek daring, ia menanjak lewat gerakan relawan dan kedekatan politik dengan Jokowi, hingga masuk lingkaran Prabowo. Sebuah kisah sukses yang jadi omongan. Namun semua hancur karena persoalan klasik. Tidak kuat menahan godaan. Uang haram. Ironi makin pahit atau seperti dagelan ketika Noel berharap amnesti kepada Presiden.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menekankan pentingnya komitmen pejabat publik menjaga integritas. Ia bahkan menyebut hukuman mati bisa jadi instrumen menekan korupsi. Sebuah tuntutan yang dulu juga kerap dilontarkan Noel, tapi kemudian menjerat dirinya sendiri.

Kini publik menunggu siapa pengganti Noel di kursi panas Wamenaker. Ada yang menyarankan figur perempuan. Untuk warna baru, sekaligus harapan bersih. Ada juga suara bisik-bisik warung kopi kalau aktivis buruh yang bakal menjadi pengganti. Namun masalah sesungguhnya lebih dalam daripada sekadar nama pengganti.

Kasus Noel membuka kotak Pandora birokrasi Indonesia. Bahwa sidak dan sorotan kamera bisa menciptakan persepsi bekerja, tapi tidak menjamin perubahan. Ia jatuh karena panggung yang ia bangun sendiri. Panggung itu yang membesarkannya, sekaligus membunuhnya.

Pesannya jelas. Di era pencitraan, pejabat bisa menipu kamera, tapi tidak bisa menipu fakta. Dan fakta kali ini kejam—Immanuel Ebenezer menjadi korban pertama. Ingat saat ini kita ada di era post truth. Di mana persepsi kadang lebih kuat ketimbang fakta. Ini juga pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Jangan terpukau dengan pencitraan bawahannya.